Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Kegagalan PDIP menarik Demokrat & PPP berujung kekalahan

Kegagalan PDIP menarik Demokrat & PPP berujung kekalahan Rapat Paripurna DPR ricuh. ©2014 merdeka.com/muhammad lutfhi rahman

Merdeka.com - Ditolaknya uji materi atau judicial review Undang-Undang MPR, DPR, DPD dan DPRD (UU MD3) membuat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) kelabakan. Putusan itu membuat partai besutan Megawati Soekarnoputri ini terancam tak mendapat jatah kursi pimpinan.

Meski menjadi partai pemenang pemilu, namun jumlah perwakilan yang duduk di kursi dewan tidak sebanyak partai-partai yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih. Jika dihitung, maka jumlah kader Koalisi Indonesia Hebat hanya berjumlah 207 orang, bandingkan dengan kubu Prabowo yang mencapai 353 anggota.

Kondisi itu membuat PDIP berpikir keras agar keinginannya untuk menguasai kursi pimpinan dewan terealisasi. Atau setidaknya, dikuasai partai pendukung agar seluruh kebijakan-kebijakan strategis Presiden terpilih Joko Widodo tidak terhenti di parlemen.

Langkah paling nyata adalah menarik Partai Demokrat dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) untuk bergabung. Kedua partai ini diyakini bisa mengimbangi kekuatan Koalisi Merah Putih.

Namun langkah PDIP ini ternyata gagal. Demokrat dan PPP berdiri di belakang koalisi Merah Putih. Mereka sepakat mengajukan Setya Novanto sebagai Ketua DPR. Sementara wakilnya Fahri Hamzah (PKS), Fadli Zon (PDIP), Agus Hermanto (Demokrat), Taufik Kurniawan (PAN).

Padahal PDIP telah berusaha keras agar kedua partai tersebut mau bergabung. Berikut rangkumannya:

PDIP rela jatah menteri berkurang

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) terus berkomunikasi intens dengan parpol lain demi bisa mengusung paket pimpinan DPR. Bahkan PDIP rela kehilangan jatah kursi kabinet untuk bisa mendapatkan satu parpol lagi.Sekjen PDIP Tjahjo Kumolo mengatakan, pihaknya sudah intens komunikasi dengan Partai Demokrat. Dia juga sudah menyiapkan opsi paket pimpinan DPR bersama Demokrat."Kami juga sudah menyiapkan opsi itu, jika bersama-sama dalam pemilihan DPR," ujar Tjahjo di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (1/10).Tjahjo menilai wajar ada transaksi politik yang terjadi dalam hal mendapatkan dukungan dari parpol lain termasuk Demokrat. Transaksi tersebut, kata Tjahjo, yang terpenting tidak mengganggu komitmen politik yang telah dibangun.Untuk mengamankan paket pimpinan, dia rela berbagi kursi dengan Demokrat jika memang mau bergabung dan mendukung paket pimpinan DPR yang diajukan PDIP, PKB, Hanura dan NasDem.

Bos PDIP temui SBY

Sekjen PDIP Tjahjo Kumolo merasa yakin bisa mengajukan paket pimpinan DPR. Meskipun syarat harus lima fraksi, Tjahjo yakin akan mendapatkan tambahan teman lagi untuk ajukan paket itu.Tjahjo mengatakan, sudah 60 persen lebih diperkirakan PAN dan PPP akan gabung ke koalisi Jokowi-JK. Pihaknya saat ini masih terus berkomunikasi agar bisa mendapatkan teman baru selain PKB, Hanura dan NasDem."Mudah-mudahan, namanya juga berusaha. Saya kira kalau kans-nya saya lebih dari 60 persen," kata Tjahjo di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (1/10).Termasuk dengan Partai Demokrat, menurut Tjahjo sudah intens melakukan penjajakan. Bahkan dia menegaskan, dini hari tadi bos-nya sudah bertemu langsung dengan Ketua Umum Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)."Sampai tadi malam kami sampai jam 1 sudah ketemu teman-teman di Demokrat. Bos kami juga ketemu SBY juga. Politik itu kan seni lobi dan seni meyakinkan," kata Tjahjo tanpa menjelaskan bos yang dimaksud itu Megawati Soekarnoputri atau bukan.

Jokowi diam-diam temui SBY

Diam-diam rupanya Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) bertemu dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tadi malam. Pertemuan dilakukan tertutup untuk membahas arah koalisi di parlemen khususnya soal paket pimpinan DPR.Jokowi mengajak agar SBY bergabung dengan koalisinya yakni PDIP, PKB, Hanura dan NasDem. Namun, pertemuan itu belum menghasilkan keputusan apa-apa."Pak Jokowi yang semalam bertemu dengan Pak SBY," kata sumber melalui sambungan telepon, Rabu (1/10).Menurut sumber itu, pertemuan tak menghasilkan apa-apa karena SBY punya syarat. Apa syarat SBY itu?"Hanya satu syaratnya, SBY minta ibu Mega telepon. Itu saja," kata seorang politikus yang ada di kubu Jokowi-JK ini.

Berharap SBY merapat ke PDIP

Sekjen PDIP Tjahjo Kumolo mengatakan, partainya mengincar Demokrat karena partai pimpinan SBY itu masih netral. Jika PDIP tidak mendapatkan teman koalisi baru, maka partainya tidak bisa mengajukan paket calon pimpinan DPR."Ya kuncinya di situ, kan pimpinan harus didukung 5 fraksi kan kita masih punya 4. Demokrat kan pada posisi kunci, Demokrat kan netral. Masih cairlah," kata Tjahjo di Gedung DPR Jakarta, Rabu (1/10).Saat ini partai yang masuk barisan PDIP yaitu Partai NasDem, Partai Hanura dan PKB. Partai ini adalah penyokong Jokowi-JK. Sedangkan lawannya adalah Koalisi Merah Putih yaitu Partai Gerindra, Partai Golkar, PPP, PKS dan PAN.Tjahjo berharap SBY ikut dalam barisan PDIP. Apalagi SBY akan mengeluarkan Perppu menggantikan UU Pilkada. Jika ingin Perppu berjalan mulus di DPR, maka SBY harus ikut merapat ke PDIP.

(mdk/ian)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Politikus PDIP Duga Ada Upaya Akali Hasil Pemilu untuk Ketua DPR dan Paksakan 1 Partai Dekat Penguasa Lolos

Politikus PDIP Duga Ada Upaya Akali Hasil Pemilu untuk Ketua DPR dan Paksakan 1 Partai Dekat Penguasa Lolos

Partai ini disebut-sebut masih dekat dengan penguasa di Istana.

Baca Selengkapnya
Djarot Puji Maruarar Sirait Pilih Mundur dari PDIP: Lebih Baik Gentle Seperti Itu Kalau Beda Pilihan

Djarot Puji Maruarar Sirait Pilih Mundur dari PDIP: Lebih Baik Gentle Seperti Itu Kalau Beda Pilihan

Menurut Djarot, DPP PDIP menghormati itu. Djarot optimistis PDIP masih memiliki banyak kader yang loyal.

Baca Selengkapnya
Deretan Jagoan PDIP yang Gagal Terpilih di Pemilu 2024

Deretan Jagoan PDIP yang Gagal Terpilih di Pemilu 2024

Sejumlah politikus PDIP berpotensi gagal menjadi anggota DPR pada Pemilu 2024

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Demokrat: Hak Angket Tidak Tepat, Kalau ada Indikasi Kecurangan Ranah Gakkumdu

Demokrat: Hak Angket Tidak Tepat, Kalau ada Indikasi Kecurangan Ranah Gakkumdu

Demokrat: Hak Angket Tidak Tepat, Kalau ada Indikasi Kecurangan Ranah Gakkumdu

Baca Selengkapnya
Demokrat Hampir 10 Tahun jadi Oposisi, Kritik AHY: Pembangunan di Indonesia Belum Merata

Demokrat Hampir 10 Tahun jadi Oposisi, Kritik AHY: Pembangunan di Indonesia Belum Merata

AHY menegaskan ingin fokus memenangkan Partai Demokrat dan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka di Pemilu 2024.

Baca Selengkapnya
Politikus PDIP Ingatkan KPU: Jangan Main-Main dengan Suara Rakyat

Politikus PDIP Ingatkan KPU: Jangan Main-Main dengan Suara Rakyat

Pernyataan ini menanggapi putusan DKPP yang memberikan sanksi etik ke KPU.

Baca Selengkapnya
PSI Gelontorkan Rp80 Miliar Dana Kampanye Pemilu, Kalahkan Demokrat dan Golkar

PSI Gelontorkan Rp80 Miliar Dana Kampanye Pemilu, Kalahkan Demokrat dan Golkar

Laporan dana kampanye tersebut menempatkan partai dipimpin Kaesang Pangarep masuk dalam tiga besar partai dengan kategori pengeluaran terbanyak.

Baca Selengkapnya
Cuma PKS yang Tak Ikut Jokowi

Cuma PKS yang Tak Ikut Jokowi

Selain Gerindra, hampir semua partai besar merapat ke Pemerintahan Jokowi seperti PDIP, Golkar, Nasdem, PKB, PAN, PPP, dan Demokrat.

Baca Selengkapnya
Ungkit Saham Bir di DKI Rp1 Triliun, Anies: Belum Dijual, Semoga Tahun Ini Ketua DPRD Koalisi Kita

Ungkit Saham Bir di DKI Rp1 Triliun, Anies: Belum Dijual, Semoga Tahun Ini Ketua DPRD Koalisi Kita

Diketahui Ketua DPRD DKI saat ini adalah Prasetio Edi, politikus PDI Perjuangan

Baca Selengkapnya