Kecam Menkum HAM, Bamsoet ungkit kebaikan KMP ke Jokowi

Merdeka.com - Fraksi di DPR yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih (KMP) melayangkan peringatan ke Menkum HAM Yasonna Laoly yang telah mengakui kepengurusan Golkar di bawah kepemimpinan Agung Laksono serta memihak PPP kubu Romahurmuziy. Sekretaris Fraksi Golkar di DPR, Bambang Soesatyo menyatakan keyakinannya peringatan dari KMP tersebut akan disetujui oleh Presiden Joko Widodo. Sebab, keputusan Menkum HAM tersebut tidak atas persetujuan Jokowi.

Entah ingin meyakinkan atau ingin dapat balas budi dari Jokowi, Bambang pun mengungkit sikap KMP di DPR yang notabene berada di luar pemerintahan, tapi justru banyak memberikan dukungan politik pada setiap kebijakan pemerintah.

"Di antaranya soal APBN-P 2015, perihal dukungan Komjen Pol Budi Gunawan sebagai Kapolri, rekonsiliasi KMP dan KIH di DPR melalui perubahan UU MD3 dan UU Pilkada Langsung," kata Bambang di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (13/3).

Keyakinan pria yang kerap disapa Bamsoet itu bertambah setelah KMP mengklaim putusan yang diambil Menkum HAM soal dualisme Golkar dan PPP telah melanggar undang-undang.

"Kami mengingatkan Menkum HAM bahwa negara ini negara hukum bukan negara kekuasaan. Sebagai Menteri Hukum, seharusnya Laoly bertindak hati-hati tidak melawan hukum dan tidak menabrak undang-undang," kata dia.