Kata Pimpinan DPR soal Urgensi Baleg Kunker ke Brasil & Ekuador di Tengah Pandemi

Merdeka.com - Wakil Ketua DPR RI Lodewijk F Paulus menjelaskan alasan Badan Legislasi DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Ekuador dan Brasil dalam rangka penyusunan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS). Lodewijk menyebut Ekuador dan Brasil menjadi tujuan utama studi banding untuk melihat implementasi undang-undang terkait kekerasan seksual di negara tersebut.

"Dua negara ini menjadi tujuan utama terkait dengan rencana aplikasi dan implementasi RUU Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan," ujar Lodewijk kepada wartawan, Senin (4/10).

Lodewijk menjelaskan, Brasil merupakan negara yang telah membentuk suatu Kementerian yang dipimpin perempuan untuk mengatur masalah kekerasan seksual. Di Brasil, masalah kekerasan seksual sudah menjadi budaya. Kementerian itu didirikan untuk melawan stigma tersebut.

"Nah ini ada suatu kondisi budaya ada suatu kondisi yang masyarakat tidak ingin itu terjadi sehingga dibentuklah suatu lembaga yang khusus mengatur itu, tentunya didukung dengan UU yang ada," ujar Lodewijk.

Sekjen Golkar ini bilang, Baleg ingin melakukan studi banding penerapan aturan terkait kekerasan seksual itu dengan di Indonesia. Baleg ingin melihat bagaimana implementasi dari aspek struktur dan kelembagaan terkait masalah kekerasan seksual di Brasil.

"Tetapi ada sesuatu yang tentunya kita perlu petik dari bagaimana mengimplementasikan dari aspek struktur atau kelembagaan dan perundang-undangan, itu yang pertama untuk Brasil," jelas Lodewijk.

Sementara, Ekuador telah berhasil mengimplementasikan undang-undang tentang anti kekerasan seksual terhadap perempuan. Berbeda dengan Brasil, di Ekuador meski tidak spesifik diatur tentang kekerasan seksual, berhasil mengatur dalam konteks kekerasan domestik.

"Di sana memang tidak diatur secara spesifik tentang kekerasan seksual tetapi diatur dalam konteks domestik, tapi itu kita juga melihat ada suatu perbedaan antara Brasil dengan Ekuador," kata Lodewijk.

Di Brasil dan Ekuador, kata Lodewijk, penerapan aturan terkait kekerasan seksual telah berkoordinasi dengan pihak kepolisian. Penegakan hukum terkait undang-undang anti kekerasan seksual itu terlihat dengan kerjasama polisi.

"Sehingga nantinya saat uji publik atau tahapan selanjutnya dari RUU ini, kita bisa betul-betul mendapatkan masukan dan kita bisa mengimplementasikan secara baik di Indonesia," ujar Lodewijk.

DPR Tak Sensitif

Rencana kunjungan ini disoroti peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus. Ia menilai para anggota dewan tidak punya sensitivitas. Tak punya arah.

"Kenapa sih DPR ini selalu saja bikin gaduh dengan rencana-rencana yng tak masuk akal. Situasi pandemi uang belum jelas ujungnya. Kacau," ungkapnya.

Ia menilai penyusunan RUU PKS yang menjadi bantalan anggota dewan kunker bisa disusun di Senayan.

"RUU PKS itu bisa disusun di Senayan kok, banyak maukan dari masyarakat. Ngapain lari keluar negeri," ketusnya.