Kasus jual murah gas Tangguh, kubu Mega salahkan SBY

Merdeka.com - Ekonom Megawati Institute Iman Sugema melihat kasus penjualan gas dari lapangan Tangguh, Papua ke China dengan harga murah bukan salah pemerintahan Megawati Soekarnoputri . Menurut dia, kebijakan sudah benar saat harga gas dunia belum setinggi sekarang.

"Di mana waktu beliau jadi presiden tahun 2001-2004 itu kita harus memahami dalam konteks pada saat itu. Contohnya penjualan gas Tangguh, dikatakan bahwa itu terlalu murah, dalam konteks sekarang, oke ya. Di tahun 2003 waktu itu situasi dunia untuk harga gas dan minyak bumi sedang turun," ujar Iman dalam Diskusi Polemik di Warung Daun, Cikini, Jakarta, Sabtu (5/4).

Menurut dia, keputusan menjual gas Tangguh dengan harga USD 3,5 per mmbtu sudah sesuai dengan mekanisme pasar. Selain itu, saat itu, kata dia, pemerintah juga kesulitan menjual gas Tangguh.

"Dan waktu itu pasarnya adalah konsumer, keputusannya lebih dipengaruhi kepentingan pembeli karena waktu itu banyak sekali ladang gas yang belum tereksploitasi kemudian tidak ada pembeli," tegas dia.

Karena itu, pemerintah Mega menjual gas ke China dengan harga USD 3,5 per mmbtu. Dalam perjanjian harga tersebut tetap, tanpa mengikuti harga gas dunia.

"Pada saat itu dengan pertemanan Bu Mega dan para pejabat di China punya long history, kemudian dibuat keputusan bahwa satu untuk menghindari volatilitas penerimaan negara harga gas tidak dengan floating tapi dengan harga yang tetap," terang dia.

Sehingga jika di kemudian hari kebijakan itu bermasalah, lanjut dia, hal itu adalah tanggung jawab pemerintah selanjutnya. Sebab Mega, kata dia, tak lagi bisa merevisi perjanjian itu karena sudah tak menjabat sebagai presiden.

"Karena harga itu naik terus, ini tugas pemerintahan SBY untuk merevisi perjanjian, bukan tugas Bu Mega, enggak mungkin Bu Mega yang merevisi," tegas dia.

"Kalau ada komplain harga gas terlalu rendah itu tugas pemerintah sekarang untuk melakukan renegosiasi," pungkasnya.