Kantongi SK KemenkumHAM, Partai Ummat Resmi jadi Partai Politik

Merdeka.com - Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkum HAM) telah mengesahkan Partai Ummat menjadi partai politik. Keputusan itu tertuang dalam Surat Keputusan KemenkumHAM RI Nomor : M.HH Kep.13.AH.11.01 Tahun 2021 tentang pengesahan badan hukum Partai Ummat.

"Dengan menyebut nama Allah SWT, kami mengumumkan kepada seluruh masyarakat Indonesia bahwa Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia telah mengesahkan badan hukum Partai Ummat pada tanggal 20 Agustus 2021," kata Ketum Partai Ummat Ridho Rahmadi dalam konferensi pers virtual, Sabtu (28/8).

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia telah menerima surat permohonan dari Dewan Pimpinan Pusat Partai Ummat nomor 01/DPP.PU/6/2021 Tanggal 23 Juli 2021 perihal permohonan pendaftaran partai politik baru dan seterusnya.

"Mengingat, 1. Undang-Undang nomor 2 tahun 2008 tentang partai politik lembaran negara Republik Indonesia nomor 2 tahun 2008 tambahan lembaran negara Republik Indonesia nomor 4801 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 2 tahun 2011 tentang perubahan atas UU nomor 2 tahun 2008 tentang partai politik lembaran negara Republik Indonesia nomor 8 tahun 2011 tambahan lembaran negara Republik Indonesia nomor 5.189 dan seterusnya," ujarnya.

"Memutuskan, menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tentang pengesahan badan hukum Partai Ummat," ujarnya.

Untuk kantor Partai Ummat sendiri berada di Jalan Tebet Timur Dalam Raya, nomor 63, RT 007, RW 011 Tebet, Jakarta Selatan. "Yang dinyatakan dalam akta notaris nomor 23 tanggal 25 April 2021, tentang akta pendirian Partai Ummat yang dibuat di hadapan Muhammad Firdaus Ibnu Pamungkas SH, notaris berkedudukan di Yogyakarta," ucapnya.

Lalu, keputusan tersebut mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Selanjutnya yang ketiga, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan itu, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

"Ditetapkan di Jakarta, pada tanggal 20 Agustus 2021, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Yasonna H Laoly," jelasnya.

Dengan resminya menjadi partai politik, Partai Ummat memegang teguh tauhid Islam yakni keyakinan mutlak kepada Ketuhanan yang Maha Esa.

"Dari keyakinan kepada Allah SWT itu, Partai Ummat akan berjuang sungguh-sungguh untuk kehumaritarianisme yang betul-betul adil dan beradab, jauh dari kedzaliman dan jauh dari kebiadaban," paparnya.

Kemudian, Partai Ummat juga akan berjuang secara maksimal untuk mewujudkan persatuan Indonesia.

"Partai Ummat akan melawan setiap usaha, terbuka atau terselubung yang ingin membelah bangsa dan mengadu domba sesama anak bangsa," tegasnya.

"Partai Ummat insya Allah selalu mengedepankan pentingnya musyawarah dan permufakatan dalam mengaktualisasi kerakyatan rakyat Indonesia, baik tirani mayoritas maupun tirani minoritas harus kita hapus dalam diksi, narasi, diskusi dan deliberasi rakyat Indonesia," tutupnya.

Dalam kesempatan itu, Ketua Majelis Syuro Partai Ummat Amien Rais mengucapkan terima kasih kepada pemerintah yang telah menerbitkan SK Partai Ummat. Dia memastikan Partai Ummat akan mencegah politik oligarki di Indonesia.

"Majelis Syuro Partai Ummat tentu juga menyampaikan terima kasih kepada pemerintah yang telah menerbitkan SK seperti yang telah dibacakan oleh Pak Ketum tadi. Sehingga, kami Partai Ummat dapat ikut meramaikan percaturan politik nasional," ujar Amien Rais.

"Insya Allah Partai Ummat akan berusaha keras untuk mencegah agar demokrasi kita tidak merosot berubah menjadi oligarki politik dan oligarki ekonomi," lanjut dia.