Kalah dari Partai Bulan Bintang, KPU diminta evaluasi kinerja agar tetap independen

Merdeka.com - Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengingatkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) bersikap independen dan tidak memihak kepada salah satu pihak jelang Pemilu 2019. Ini menyikapi dikabulkannya gugatan yang diajukan Partai Bulan Bintang (PBB) atas KPU oleh Bawaslu RI.

"Tolonglah KPU mulai sekarang independenlah jangan kelihatan memihak siapapun termasuk incumbent ya petahana," kata Fahri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (5/3).

Menurutnya, KPU harus mengevaluasi kinerja pasca kekalahannya dari PBB. Fahri menganggap keputusan KPU tidak meloloskan PBB menjadi peserta Pemilu 2019 adalah sebuah kecerobohan. Kecerobohan KPU ini disebut bisa merusak reputasi dan kredibilitas pemilihan umum ke depan.

"Sebab itu bisa merusak demokrasi kita secara umum kecerobohan dalam banyak kasus ini menurut saya harus dievaluasi," tegasnya.

Fahri mengaku awalnya kaget lantaran partai yang dipimpin Yusril Ihza Mahendra itu dinyatakan tidak lolos administrasi berkas perbaikan saat proses verifikasi faktual oleh KPU. Di sisi lain KPU malah meloloskan partai-partai baru.

"Saya kaget waktu PBB ditiadakan itu sementara partai yang enggak jelas saja tiba-tiba jadi peserta pemilu. Enak betul itu. Saya enggak pernah lihat di seluruh daerah soalnya seluruh Indonesia," ucapnya.

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) mengabulkan gugatan yang diajukan oleh Partai Bulan Bintang (PBB). Gugatan dikabulkan dalam sidang ajudikasi yang digelar di Gedung Bawaslu,Jakarta, Minggu (4/3) malam.

"Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya," kata Ketua Bawaslu sekaligus Ketua majelis pemeriksa sidang, Abhan membacakan putusan, Minggu (4/3).

"Menyatakan PBB memenuhi syarat peserta pemilu anggota DPR, DPR Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota tahun 2019," lanjut dia. (mdk/noe)