Kajian 7 proyek DPR selesai dalam 1-2 bulan

Merdeka.com - Sekretaris Kabinet Pramono Anung menyebut Presiden Joko Widodo meminta 7 proyek pembangunan gedung DPR untuk dikaji ulang. Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR, Roem Kono, menyebut permintaan Jokowi tersebut akan dijawab oleh pihaknya dalam satu dua bulan ke depan.

"Itu lagi dikaji, Insya Allah mudah-mudahan satu dua bulan selesai dengan kesekjenan (DPR) kementerian PU dan konsultan," kata Roem di Gedung DPR, Jakarta, Senin (24/8).

Politikus Golkar ini mengaku pihaknya menyambut baik permintaan Jokowi untuk meninjau ulang 7 proyek tersebut. Adapun, untuk proses pengkajian, akan menjadi wewenang kesekjenan DPR sepenuhnya.

"Kita harus kaji dong secara teknis. Itu sudah benar pemerintah bilang. mana ada anggaran tiba-tiba diminta, harus ada kajian teknisnya. Kajian teknis sudah jalan, itu domain kesekjenan, bukan dari kita," ujarnya.

Dari 7 proyek tersebut, Roem menjelaskan akan memprioritaskan pembangunan untuk ruangan kerja anggota DPR beserta ruangan para stah ahli.

"Ya betul (bangun ruangan kerja menjadi prioritas). Saya kira kebutuhan ruangan pasti ruangan sekarang tidak cukup. Ya harus membangun dong. Kalau tidak membangun gimana menambah ruangan?" katanya.

Lagipula, kata dia, gedung DPR yang hanya diisi oleh 10 fraksi saja menurut dia sudah tak nyaman dan terhitung sempit. Sehingga, apabila nantinya pada Pemilu mendatang ada fraksi baru yang berhasil duduk di DPR, tentunya membuat gedung semakin tak nyaman untuk digunakan.

"Pagi-pagi kamu datang ke sana (ruang anggota). Naik liftnya kayak gimana. Satu jam kamu mau temui saya belum tentu bisa dapat. Apa kita mau begini terus? Itu harus dikaji, berarti kan ada hambatan.

Kalau besok partainya tambah sedikit kan longgar? Bisa saja fraksi jadi 15. Kalau partainya banyak yang muncul, verifikasi kan bukan kemauan kita, tapi kemauan KPU. Partau jadi 20, mau apa kita? mau ditaruh di mana orang-orang ini," ujarnya.