Merdeka.com - Keputusan Menkum HAM Yasonna Laoly mengakui kepengurusan Golkar kubu Agung Laksono berbuntut panjang. Kubu Aburizal Bakrie (Ical) yang tak terima atas putusan Menkum HAM tak mau tinggal diam.

Sejumlah cara ditempuh kubu Ical sebagai tanda ketidakpuasannya kepada Menkum HAM. Salah satunya adalah berencana menggulirkan Hak Angket untuk Menkum HAM Yasonna Laoly.

Rencana tersebut mendapat dukungan penuh dari parpol anggota Koalisi Merah Putih (KMP). Koalisi pendukung Prabowo-Hatta saat Pilpres lalu itu menilai Menkum HAM Yasonna sudah menyalahgunakan kekuasaannya untuk mengintervensi internal parpol.

Rencananya, setelah masa reses usai, pengumpulan tanda tangan anggota DPR akan dilakukan. Parpol anggota Koalisi Indonesia Hebat (KIH) pun tak tinggal diam.

Mereka membela langkah yang dilakukan Menkum HAM sudah benar dan sesuai undang-undang. Selain itu, keputusan tersebut sesuai hasil dari sidang Mahkamah Partai Golkar.

Namun, berbeda dengan rekan-rekannya yang lain, Ketua DPP PDIP Effendi Simbolon justru mendukung KMP mengajukan hak angket untuk Menkum HAM. Kenapa?