Kabar eks napi jadi pengurus, mantan Timses Akom ingatkan PDLT

Merdeka.com - Di saat tim Formatur Munaslub Partai Golkar tengah menyusun kepengurusan baru periode 2014-2019, ada beberapa nama yang sudah bocor ke media. Dari selembar susunan pengurus yang beredar, ada nama Fahd El Fouz atau Fahd A Rafiq. Maklum saja, Fahd adalah mantan terpidana kasus korupsi dana penyesuaian infrastruktur daerah tahun 2011.

Menanggapi hal tersebut, Politikus Partai Golkar Firman Soebagyo enggan berkomentar banyak. Dia hanya mengingatkan kembali syarat Prestasi, Dedikasi, Loyalitas, dan Tak Tercela (PDLT) di Golkar.

"Yang jelas di Golkar itu ada azas Prestasi, Dedikasi, Loyalitas, dan tidak Tercela. Itu pakem-pakem yang diatur dalam anggaran dasar dan rumah tangga dalam menentukan seorang kader dalam menduduki posisi-posisi tertentu ya PDLT itu," kata Firman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (25/5).

Wakil ketua Baleg DPR ini juga berharap, kedua kubu yang sempat bertikai diakomodir ke dalam struktur baru Golkar di bawah Ketua Umum Golkar Setya Novanto. Sebab hal tersebut merupakan bagian dari perjanjian.

‎"Yang jelas waktu itu prinsip-prinsip yang dijalankan itu adalah mengakomodir kepentingan semua pihak sebagai wujud rekonsiliasi. Ketika Pak Akom mundur, itu yang disepakati antara Pak Setya Novanto dengan Pak Akom. Penjelasan Pak Akom seperti itu," ujar Firman yang juga mantan timses caketum Ade Komarudin di munaslub Golkar.

Firman juga mengaku mendapatkan selembar dokumen nama kader Golkar yang dimasukkan dalam struktur baru. Namun lagi-lagi, dia menyerahkan sepenuhnya kepada tim formatur untuk menyusun kepengurusan Golkar periode 2014-2019.

Dalam dokumen tersebut, ‎Fahd didaulat sebagai ketua DPP Golkar bidang Pemuda dan Olahraga. Rupanya, Fahd memang diketahui merupakan salah satu tim sukses Setya Novanto dalam Munaslub Golkar kemarin. Tak cuma korupsi (DPID), Fahd juga kerap disebut dalam kasus korupsi pengadaan Alquran yang membelit Zulkarnaen Djabar.

ahd memang telah menjalani hukumannya selama 2,5 tahun penjara di Lapas Sukamiskin. Sejak 23 Agustus 2014 lalu, Fahd dinyatakan bebas bersyarat dan wajib lapor.

Tidak cuma Fahd, dalam dokumen itu juga menyebut nama Nurul Arifin sebagai ketua DPP bidang media dan penggalangan opini. Tantowi Yahya ketua DPP Bidang Kebudayaan, Rudy Alfonso ketua bidang Hukum dan HAM, Mohamad Aly Yahya ketua DPP bidang Kerohanian dan Ulla Nuchrawaty sebagai ketua DPP bidang pemberdayaan perempuan dan SDG.