Follow
JPPR fokus pantau keterwakilan perempuan di Parpol
Merdeka.com - Usai mendaftarkan sebagai lembaga pemantau Pemilu legislatif dan presiden, Jaringan Pendidikan Pemilu untuk Rakyat (JPPR) akan fokus memantau implementasi keterwakilan perempuan di partai.
"Kita fokus memantau keterwakilan 30 persen perempuan dalam kepengurusan, dan keanggotaan partai politik di tingkatan kabupaten atau kota," kata Kordinator JPPN, Yusfitriadi kepada wartawan usai mendaftarkan JPPN sebagai lembaga pengawas Pemilu di kantor KPU Jakarta, Kamis (30/8).
Selain itu, JPPR juga akan mengawal jalannya verifikasi Parpol. Yus beralasan tahapan ini penting untuk menentukan bersih tidaknya sebuah partai.
JPPR menjadi lembaga pertama yang mendaftar sebagai pengawas Pemilu. Namun, nyatanya masih ada persyaratan yang belum dilengkapi, yaitu foto para relawan.
Walau belum lengkap, Yus beralasan JPPR daftar lebih awal supaya bisa memantau sedini mungkin proses pelaksanaan Pemilu.
"Kita akan memantau 300 kabupaten atau kota dan 33 provinsi. Kita akan kerahkan sekitar 6000 relawan," terangnya.
(mdk/did)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Mabes Polri, Brigjen Pol Djuhandhani Rahardjo Puro mengatakan, hampir semua parpol melakukan pelanggaran pemilu.
Baca Selengkapnya
446.219 prajurit TNI secara serentak di seluruh Indonesia dikerahkan untuk mendukung kelancaran pesta demokrasi jelang hari pencoblosan 14 Februari.
Baca Selengkapnya
DPR RI dan pemerintah menyepakati Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) dibawa ke Rapat Paripurna untuk disahkan.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Perpres diundangkan di Jakarta oleh Menteri Sekretaris Negara Pratikno tertanggal 12 Februari 2024.
Baca Selengkapnya
Sekjen PDIP mengingatkan Kapolri banyak suara dari rakyat yang juga berharap agar Polri tetap netral di Pemilu 2024 ini.
Baca Selengkapnya
Keanggotaan partai politik Jokowi dipertanyakan setelah menyebut presiden boleh kampanye dan berpihak pada pasangan calon tertentu di pemilu.
Baca Selengkapnya
Kenaikan perolehan suara ini karena PSI dianggap menjadi partai yang toleran dan representasi dari Presiden Joko Widodo.
Baca Selengkapnya
Presiden Jokowi menekankan pentingnya Undang-Undang Perampasan Aset. Namun, belum ada kejelasan mengenai kelanjutan pembahasan RUU ini di DPR.
Baca Selengkapnya
Jenderal Bintang Empat tersebut pun mewanti-wanti pentingnya menjaga kerukunan dan perdamaian selama proses pemilu.
Baca Selengkapnya