Merdeka.com - Ketua Bawaslu, Muhammad mengatakan Presiden Joko Widodo tak ingin mengeluarkan perppu calon tunggal di pilkada. Dia menyatakan hal ini karena hadir dalam rapat terbatas bersama Jokowi dan sejumlah pimpinan lembaga negara termasuk KPU dan Bawaslu di Istana Bogor, sore tadi.

"Rapat tadi, ditinjau dari berbagai aspek maka presiden memutuskan tidak mengeluarkan Perppu," ucap Muhammad di gedung Bawaslu, Jakarta Pusat, Rabu (5/8).

Muhammad menambahkan, hal itu diperkuat juga oleh pendapat Ketua DPR, Setya Novanto yang mengatakan tidak bisa menggaransi proses dinamika politik yang ada di DPR terkait Perppu. Persoalan bisa bertambah pelik jika kemudian DPR menolak perppu itu.

"Jadi pemerintah dan DPR sepakat tidak menerbitkan Perppu calon tunggal," terangnya.

Bawaslu juga sempat diminta masukan oleh presiden terkait Perppu calon tunggal pilkada serentak. Namun, pihaknya belum bisa memberikan masukan kepada pemerintah.

"Nah, presiden minta solusi agar Bawaslu berkenan mengeluarkan rekomendasi. Bawaslu mengatakan akan rapatkan dulu akan mengkaji berdasarkan evaluasi dan laporan berbagai hal," ungkapnya.

Dalam undang-undang pilkada nomor 15 tahun 2015 Bawaslu punya kewenangan mengawasi seluruh tahapan di antaranya pencalonan kepala daerah ini salah satu tahapan yang diawasi Bawaslu, dari tahap persiapan, pelaksanaan dan evaluasi.

"Mengingat di undang-undang pilkada nomor 15 tahun 2015, ada kewenangan Bawaslu untuk memberikan pertimbangan pendapat dan sampai tingkat rekomendasi untuk memastikan efektivitas pelaksanaan pemilihan," sambung Muhammad.

KPU juga tidak bisa berbuat apa-apa terkait Perppu tersebut karena tidak ada kewenangan KPU untuk merevisi PKPU-nya tanpa alasan atau situasi yang luar biasa dan itu harus didorong oleh lembaga di luar KPU.