Jokowi soal Pilkada: Emang yang dipilih DPRD tidak korupsi
Merdeka.com - Presiden Terpilih Joko Widodo menyatakan pengesahan Undang-Undang Pilkada lewat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) telah merebut hak rakyat. Untuk itu, ia meminta masyarakat untuk bersama-sama merebut kembali haknya dari partai politik.
"Nanti MK dululah. Ya masyarakat saja, karena hak politiknya direbut oleh partai, ya direbut kembali," ujar Jokowi saat menghadiri pertemuan Perhimpunan Nasional Aktivis 98 di di B Hotel Denpasar, Bali, Sabtu (27/9).
Menurut Jokowi, ia tidak akan menjadi wali kota dan gubernur jika kepala daerah dipilih oleh DPRD. Untuk itu, ia berkeyakinan jika dukungan rakyat sangat kuat kepada pelaksanaan pilkada langsung. Melihat keputusan DPR kemarin, Jokowi mengaku sangat kaget atas pilihan DPR RI mengesahkan UU Pilkada Lewat DPRD.
"Coba bayangkan, kalau pilkada tak langsung. Mana mungkin DPRD pilih saya jadi wali kota Solo saat itu dan jadi gubernur DKI Jakarta. Lagi seneng-senengnya berdemokrasi, enggak ada hujan enggak ada angin direbut. Saya aja kaget, apalagi rakyat," ungkap Jokowi.
Jokowi ragu jika alasan Pilkada lewat DPRD untuk efisiensi anggaran. Baginya, masih banyak cara untuk melakukan penghematan anggaran. Bahkan, ia yakin masih banyak pos-pos anggaran di KPU yang masih bisa dihemat.
"Bisa aja dilakukan pilkada serentak, bisa aja diaudit. Kalau diaudit secara detail kan pasti ada yang bisa diefisienkan," jelasnya.
Jokowi juga tidak sepakat dengan anggapan bawah pilkada langsung membuat kepala daerah mudah melakukan korupsi.
"Katanya pilihan langsung banyak korupsi, apa hubungannya dengan korupsi, emang yang dipilih DPRD tidak korupsi?" tandasnya.
(mdk/tyo)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Jokowi Sentil Politisi soal Julukan 'Pak Lurah': Saya Bukan Lurah, Saya Presiden RI
Jokowi mengaku tidak tahu siapa yang disebut 'Pak Lurah' oleh politisi.
Baca SelengkapnyaJokowi Bicara RUU Perampasan Aset: Kunci Ada di DPR!
Jokowi menegaskan pemerintah telah mendesak agar RUU tersebut segera diketok di DPR
Baca SelengkapnyaIsu Jokowi dan Gibran Bakal Golkar, Begini Kata Sekjen PDIP
Namun, kata dia untuk membangun peradaban politik yang berpihak kepada kehendak rakyat.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Soal Isu Pemakzulan Jokowi, PDIP Ingatkan Pemimpin Harus Jalankan Amanah Rakyat
PDIP juga meminta isu pemakzulan terhadap Jokowi ini bisa segera direspons agar tak menimbulkan gerakan yang lebih besar lagi.
Baca SelengkapnyaSerang Jokowi, PDIP Dinilai sedang Marah dan Kecewa kepada Gibran
Namun, kemajuan tersebut berdampak pada tingginya utang negara.
Baca SelengkapnyaJokowi Kembali Singgung UU Perampasan Aset: Bolanya Ada di DPR
Jokowi Kembali Singgung UU Perampasan Aset: Bolanya Ada di DPR
Baca SelengkapnyaRidwan Hisjam Ungkap Begitu Jokowi Selesai dengan PDIP, Kembali Lagi ke Golkar
Bagi Golkar, selalu menerima dengan tangan terbuka untuk kader-kadernya untuk kembali lagi.
Baca SelengkapnyaJokowi Klaim Sudah Gelontorkan Dana Desa Rp539 Triliun: Setara 250 Bandara Besar
Jokowi menilai jumlah dana desa yang telah disalurkan sejak tahun 2015 itu bukanlah angka yang kecil.
Baca SelengkapnyaHasto Minta Jokowi Janji Depan Rakyat Tak Ambil Alih PDIP dan Golkar
Hasto mengatakan, seharusnya Presiden Jokowi berjanji di hadapan rakyat.
Baca Selengkapnya