Jokowi: Saya tahu polisi paling banyak diadukan ke Komnas HAM

Merdeka.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengetahui bila kepolisian merupakan lembaga yang paling banyak diadukan soal pelanggaran HAM. Jokowi sadar pelanggaran-pelanggaran HAM di Tanah Air masih banyak terjadi.

"Saya tahu bahwa polisi saat ini memang paling banyak diadukan warga ke Komnas HAM. Kapolri juga ada di sini," kata Jokowi dalam sambutannya di Hari Hak Asasi Manusia se-Dunia ke-67 Tahun 2015 di Istana Negara, Jumat (11/12).

Presiden minta Kapolri untuk melakukan terobosan-terobosan guna meminimalisir terjadinya pelanggaran HAM. Salah satu upayanya bisa dimulai dari internal lingkungan kepolisian.

"Ini perlu adanya upaya-upaya yang nyata, yang konkret melakukan pembenahan kepolisian dengan perspektif HAM. Saya menghargai, saya mengapresiasi, misalnya di Polres Jakarta Utara yang serius mengupayakan pengurusan HAM di lingkungannya," jelas Jokowi.

"Ini yang harus ditiru oleh jajaran kepolisian yang lainnya, jajaran yang lainnya. Dan kita butuh kehadiran polisi yang bisa memberikan rasa aman, memberikan rasa nyaman bagi seluruh warga masyarakat," tambahnya.

Selanjutnya, kata Jokowi, penting pendidikan HAM di kalangan aparat, sekolah dan masyarakat juga perlu dilakukan. Agar ada pemahaman tentang pentingnya menghormati hak asasi manusia.

"Banyak pelanggaran HAM terjadi karena ketidaktahuan, ketidakmengertian. Saya yakin pelanggaran HAM akan berkurang kalau kesadaran HAM telah membudaya dalam seluruh aspek kehidupan masyarakat dan pemerintah," tutup Jokowi.

Sebelumnya, Ketua Komnas HAM Nur Kholis mengatakan, pengaduan pelanggaran HAM dalam setiap tahunnya jumlahnya lumayan banyak. Untuk tahun ini, jumlah laporan pengaduan pelanggaran Komnas HAM sebanyak 7 ribu lebih.

"Dalam lima tahun terakhir dapat kami sampaikan Komnas HAM menerima 6.000 berkas setiap tahunnya dari seluruh wilayah RI, baik WNI yang di luar negeri. Tahun ini sebanyak 7.972 ribu berkas pengaduan," kata Nur Kholis di Istana Negara, Jakarta, Jumat (11/12).

Dari laporan pengaduan pelanggaran HAM tersebut, Nur Kholis menjelaskan, pada 5 tahun terakhir ini lembaga yang paling banyak diadukan adalah Kepolisian. Kemudian peringkat kedua yang sering dilaporkan dalam pelanggaran HAM yaitu korporasi.