Jokowi: Pelanggaran HAM isu sensitif, nanti setelah pelantikan
Merdeka.com - Presiden terpilih Joko Widodo atau yang akrab disapa Jokowi, pada masa kampanye Pilpres berjanji bakal menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan hak asasi manusia (HAM).
Saat dikonfirmasi ulang, Jokowi mengatakan belum saatnya membicarakan hal itu. Alasannya, dia belum resmi menjabat sebagai presiden.
"Nanti setelah pelantikan. Hal-hal yang sensitif itu setelah pelantikan," ujarnya di rumah dinas Gubernur DKI Jakarta, Jalan Taman Suropati nomor 7, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (29/7).
Jika tidak ada kendala, duet Jokowi-Jusuf Kalla (JK) akan dilantik pada 20 Oktober 2014. Jokowi meminta rakyat tidak meragukan komitmennya soal penuntasan pelanggaran HAM. Untuk strateginya, dia enggan menyampaikan.
"Jangan disampaikan sekarang. Itu udah tidak perlu disebutkan (komitmen penindakan pelanggaran HAM)," tutupnya.
Seperti diketahui, pemerintahan baru dituntut menyelesaikan sejumlah kasus dugaan pelanggaran HAM yang terjadi di tanah air. Mulai dari kerusuhan 1998, tragedi 27 Juli, dan masih banyak lainnya.
(mdk/noe)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Jokowi: Dampak Perubahan Iklim Nyata, Imbasnya Kerugian Gagal Panen
"Kekeringan panjang, hujan yang juga terus menerus sehingga menyebabkan banyak gagal panen," kata presiden.
Baca SelengkapnyaJokowi ke Pengusaha: Pilpres 2024 Lebih Adem, Tidak Perlu Khawatir
Presiden Jokowi menilai Pilpres 2024 lebih adem dibanding tahun 2014 dan 2019.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Pesan Jokowi ke MA: Hakim Harus Peka Terhadap Rasa Keadilan Masyarakat
Jokowi mengingatkan hakim agar peka terhadap rasa keadilan masyarakat dan mengikuti perkembangan teknologi.
Baca SelengkapnyaJokowi Peringatkan KPU: Keteledoran Berbahaya, Berdampak Besar pada Politik!
Jokowi meminta KPU dan para penyelenggara Pemilu memastikan tata kelola pelaksanaan Pemilu 2024 berjalan dengan baik.
Baca SelengkapnyaJokowi: Harga Beras Turun Saya Dimarahi Petani, Kalau Naik Dimarahi Ibu-ibu
Jokowi mengaku tak mudah bagi pemerintah mengelola pangan untuk masyarakat Indonesia yang jumlah penduduknya mebcapai 270 juta orang.
Baca SelengkapnyaTim Hukum AMIN Ancam Laporkan Jokowi ke Bawaslu soal Pernyataan Presiden Boleh Kampanye dan Memihak di Pemilu
Tim Hukum Nasional AMIN sudah menyiapkan format laporan terkait pernyataan Jokowi ke Bawaslu.
Baca SelengkapnyaJokowi Tetapkan Hari Pemungutan Suara Pemilu 2024 pada 14 Februari Jadi Libur Nasional
Tujuannya untuk memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya.
Baca SelengkapnyaJokowi Tegaskan Kelangkaan Beras Tak Ada Hubungan dengan Bantuan Pangan
Dia mengatakan, bantuan pangan yang diberikan pemerintah ke masyarakat mampu menahan harga beras agar tidak naik.
Baca Selengkapnya