Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Jokowi minta rakyat catat partai yang dukung Pilkada via DPRD

Jokowi minta rakyat catat partai yang dukung Pilkada via DPRD Jokowi. ©2014 Merdeka.com/Dwi Narwoko

Merdeka.com - UU Pilkada sudah disahkan dengan keputusan kepala daerah tak akan dipilih langsung melainkan lewat DPRD. Sebagai Presiden terpilih periode 2014-2019, Joko Widodo, tak ingin menanggapi banyak proses politik yang terjadi tadi malam hingga menghasilkan keputusan yang dinilainya telah merenggut hak politik rakyat.

Jokowi, sapaannya, hanya meminta pada rakyat untuk mencatat partai-partai mana saja yang getol menggolkan pemilihan kepala daerah lewat DPRD.

"Kalau saya sekali lagi, masyarakat bisa melihat partai mana yang merebut hak politik rakyat. Itu harus dicatat," tegasnya di Hotel Royal Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (26/9).

Mengenai sikap Partai Demokrat yang memutuskan untuk keluar dari ruang sidang, Jokowi pun tidak ingin banyak berkomentar. Menurutnya itu sudah keputusan partai berlambang bintang Mercy itu.

"Saya kira itu keputusan Demokrat," tutup Jokowi.

Sebelumnya, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) akhirnya memutuskan mekanisme pemilihan kepala daerah dalam RUU Pilkada dilakukan melalui DPRD. Keputusan itu diambil setelah voting dimenangkan oleh kubu pendukung pilkada tidak langsung tersebut.

Hasil perhitungan voting di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (26/9) dini hari, menunjukkan sebanyak 135 orang anggota DPR mendukung pilkada langsung. Sementara 226 orang mendukung pilkada dari DPRD.

"Dengan demikian rapat paripurna DPR memutuskan pemilihan lewat DPRD," ujar pimpinan sidang, Priyo Budi Santoso.

Sebelumnya, Fraksi Partai Demokrat memilih meninggalkan ruang sidang (walk out) karena opsinya, yakni pilkada langsung dengan 10 syarat tidak diakomodir. Meski demikian, tetap ada 6 anggota Fraksi Partai Demokrat yang tetap bertahan di dalam ruang sidang dan menggunakan hak suaranya.

Berikut hasil lengkap voting RUU Pilkada per fraksi:

1. Fraksi Pratai Demokrat

Pilkada Langsung: 6

DPRD: -

Abstain: -

2. Fraksi Partai Golkar

Pilkada Langsung: 11

DPRD: 73

Abstain: -

3. Fraksi PDI Perjuangan

Pilkada Langsung: 88

DPRD: -

Abstain: -

4. Fraksi PKS

Pilkada Langsung: -

DPRD: 55

Abstain: -

5. Fraksi PAN

Pilkada Langsung:-

DPRD: 44

Abstain: -

6. Fraksi PPP

Pilkada Langsung: -

DPRD: 32

Abstain: -

7. Fraksi PKB

Pilkada Langsung: 20

DPRD: -

Abstain: -

8. Fraksi Gerindra

Pilkada Langsung: -

DPRD: 22

Abstain: -

9. Fraksi Hanura

Pilkada Langsung: 10

DPRD: -

Abstain: -

Total

Pilkada Langsung: 135

DPRD: 226

Abstain: -

(mdk/lia)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Jokowi Beri Jenderal Kehormatan ke Prabowo, Begini Respons PDIP
Jokowi Beri Jenderal Kehormatan ke Prabowo, Begini Respons PDIP

Hasto juga menyebut pemberian suatu pangkat terkadang bertentangan dengan fakta-fakta yang terjadi di lapangan

Baca Selengkapnya
Jokowi Bicara RUU Perampasan Aset: Kunci Ada di DPR!
Jokowi Bicara RUU Perampasan Aset: Kunci Ada di DPR!

Jokowi menegaskan pemerintah telah mendesak agar RUU tersebut segera diketok di DPR

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Reaksi Jokowi Disebut PDIP Bukan Lagi Kadernya: Terima Kasih
Reaksi Jokowi Disebut PDIP Bukan Lagi Kadernya: Terima Kasih

Jokowi akhirnya merespons pernyataan PDIP bahwa dirinya bukan lagi kader partai berlambang banteng hitam moncong putih itu.

Baca Selengkapnya
Jokowi Kembali Singgung UU Perampasan Aset: Bolanya Ada di DPR
Jokowi Kembali Singgung UU Perampasan Aset: Bolanya Ada di DPR

Jokowi Kembali Singgung UU Perampasan Aset: Bolanya Ada di DPR

Baca Selengkapnya
Jokowi Terbitkan Keppres Pemecatan, AWK Ajukan Surat Penundaan PAW di DPD
Jokowi Terbitkan Keppres Pemecatan, AWK Ajukan Surat Penundaan PAW di DPD

Alasannya, AWK sedang menggugat BK ke PTUN terkait pemacetannya sebagai anggota DPD.

Baca Selengkapnya
Jokowi Peringatkan KPU: Keteledoran Berbahaya, Berdampak Besar pada Politik!
Jokowi Peringatkan KPU: Keteledoran Berbahaya, Berdampak Besar pada Politik!

Jokowi meminta KPU dan para penyelenggara Pemilu memastikan tata kelola pelaksanaan Pemilu 2024 berjalan dengan baik.

Baca Selengkapnya
DPR Tantang Jokowi Buat Perppu Perampasan Aset
DPR Tantang Jokowi Buat Perppu Perampasan Aset

Presiden Jokowi menekankan pentingnya Undang-Undang Perampasan Aset. Namun, belum ada kejelasan mengenai kelanjutan pembahasan RUU ini di DPR.

Baca Selengkapnya
Hasto Minta Jokowi Janji Depan Rakyat Tak Ambil Alih PDIP dan Golkar
Hasto Minta Jokowi Janji Depan Rakyat Tak Ambil Alih PDIP dan Golkar

Hasto mengatakan, seharusnya Presiden Jokowi berjanji di hadapan rakyat.

Baca Selengkapnya