Jokowi menang, PKB minta kursi pimpinan DPR dibagi rata

Merdeka.com - Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) meminta semua pihak menghormati dan tunduk kepada putusan MK yang menolak seluruh gugatan Prabowo - Hatta terkait hasil Pilpres 2014. PKB berharap proses rekonsiliasi setelah pilpres demi terciptanya pemerintahan yang baik untuk mensejahterakan rakyat.

Ketua DPP PKB Hanif Dhakiri mengatakan, setelah adanya keputusan MK maka proses politik maupun hukum terkait pilpres sudah harus dinyatakan cukup. Menurut dia, seluruh elemen harus bersatu menjadi Indonesia yang lebih baik.

"Pascakeputusan MK, rekonsiliasi politik perlu segera dilakukan oleh semua pihak. Komunikasi dan dialog demokrasi perlu diintensifkan untuk mencairkan ketegangan yang sempat muncul selama pilpres," kata Hanif dalam pesan singkat, Jumat (22/8).

Begitu juga halnya dengan proses politik di DPR yang harus dilakukan rekonsiliasi. Salah satu caranya, kata dia, adalah membagi rata kekuasaan di DPR demi keadilan bersama.

"PKB juga mengusulkan dalam rangka rekonsiliasi pascapilpres itu, seluruh kekuatan politik di DPR bisa berbagi kekuasaan," terang dia.

Sekretaris Fraksi PKB DPR ini menambahkan, kursi pimpinan DPR dan MPR baiknya didistribusikan habis untuk semua partai yang ada di DPR dan MPR. Dengan demikian, dia yakin konstelasi politik akan berjalan baik demi kemajuan bangsa dan negara.

"Jumlah kursi pimpinan DPR dan MPR itu 10, sama dengan jumlah partai yang ada di DPR dan MPR yang juga 10. Jadi pas, partai-partai yang menang maupun yang kalah pilpres bisa dapat semua. Itu bagus untuk mengawali rekonsiliasi politik pasca pilpres ini. Republik ini jelas tak bisa diurus satu dua kelompok saja. Republik ini milik kita semua," pungkasnya. (mdk/bal)