Jokowi: Masak dari tangan rakyat kembali ke DPRD!

Merdeka.com - Presiden terpilih periode 2014-2019 Joko Widodo (Jokowi) menegaskan tidak sepakat dengan RUU Pilkada yang diusung oleh partai koalisi merah putih, Gerindra, Golkar, PKS, PAN, PPP dan Demokrat.

"Saya kan sudah jelas. Tidak (setuju)," ujarnya di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (12/9).

Menurutnya, permasalahan Pilkada berada pada anggota dewan. Sedangkan yang menjadi urusan utamanya adalah mengenai pemerintahan. Jokowi mengaku tak ingin terlibat terlalu dalam dengan polemik ini.

"Itu urusan dewan. Ya urusan di dewan, urusan saya urusan pemerintah. Biasa ajalah dalam politik seperti itu," ungkapnya di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (8/9).

Tapi Gubernur DKI Jakarta ini menambahkan, jika benar UU Pilkada diubah, maka demokrasi di Indonesia mengalami kemunduran. Bagaimana tidak, kepala daerah yang awalnya dipilih langsung oleh rakyat, kembali dipilih oleh perwakilan rakyat.

"Ya betulkan, ya mundur dong, masak dari tangan rakyat kok kembali ke dewan? itu mundur. Seharusnya yang dikoreksi itu diperbaiki itu adalah pelaksanaan, sistemnya, teknisnya," tegas Jokowi.

"Kalau masih ada pelaksanaan lapangan ya diperbaiki sistemnya. Kemunduran demokrasi. Memotong kedaulatan rakyat," tambahnya.

Sebelumnya, para gubernur yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) dan Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) sudah menyatakan menolak RUU Pilkada.

RUU Pilkada ini jugalah yang membuat pasangannya memimpin Jakarta, Basuki T Purnama mengundurkan diri dari Gerindra.