Jokowi Larang Menteri Bicara Penundaan Pemilu, NasDem: Presiden Taat Konstitusi

Merdeka.com - Sekretaris Fraksi NasDem DPR RI Saan Mustopa menilai sikap Presiden Joko Widodo meminta menteri menghentikan pembicaraan penundaan pemilu sebagai tanda bahwa mantan gubernur DKI Jakarta itu taat konstitusi. Jokowi dinilai mendukung maksimal masa jabatan presiden dan wakil presiden dua periode sesuai UUD 1945.

"Saya melihat bahwa Pak Jokowi sangat taat terhadap konstitusi ya. Artinya ya Pak Jokowi menghargai konstitusi dan tetap bahwa yang namanya presiden wakil presiden itu masa jabatannya dua periode," kata Saan kepada wartawan dikutip Kamis (7/4).

NasDem menyambut positif langkah Jokowi menegur menterinya menghentikan pembahasan penundaan pemilu. Pernyataan itu dinilai mengakhiri polemik selama ini.

"Jadi menurut saya itu hal yang sekali lagi positif dan mengakhiri semua polemik wacana terkait dengan soal penundaan pemilu maupun tiga periode jabatan presiden," jelas Saan.

Wakil Ketua Komisi II DPR RI ini pun berharap para menteri mematuhi arahan Jokowi agar tidak lagi ada manuver terkait penundaan pemilu.

"Jadi sekali lagi ya tentu kita berharap bahwa apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi itu ditaati dan dilakukan oleh seluruh para menteri," tegas Saan.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegur para pembantunya agar fokus kerja. Tidak lagi mengurusi isu penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan.

"Fokus kepada bekerja dalam penanganan kesulitan-kesulitan yang kita hadapi. Jangan sampai ada lagi yang menyuarakan lagi mengenai urusan penundaan, urusan perpanjangan, enggak," kata Jokowi saat Sidang Kabinet Paripurna yang disiarkan dalam saluran YouTube Sekretariat Presiden, Rabu (6/4).

Dia menegaskan kembali, pada situasi saat ini seluruh jajaran menteri harus fokus bekerja. Menyampaikan langkah-langkah yang sudah diambil kepada masyarakat.

"Sekali lagi jelaskan situasi global yang sedang sangat sulit. Sampaikan dengan bahasa rakyat dan langkah-langkah yang sudah diambil pemerintah apa dalam menghadapi krisis dan kenaikan inflasi dan jangan menimbulkan polemik di masyarakat," bebernya.