Jokowi Kebut Pembangunan Infrastruktur, PKS sebut Bakal Ada Risiko Fiskal & Kualitas

Merdeka.com - Presiden sekaligus Calon Presiden nomor urut 01 Joko Widodo alias Jokowi menargetkan beberapa infrastruktur selesai pada akhir Desember 2018. Di antaranya adalah proyek jalan tol dan pelabuhan.

Menanggapi hal itu, Direktur Pencapresan PKS, Suhud Alyuddin mengaku tidak khawatir Jokowi akan mendulang elektabilitas karena mempercepat pembangunan infrastruktur jelang Pilpres 2019. Dia mengatakan, berdasarkan hasil survei, sampai saat ini elektabilitas Jokowi masih stagnan.

"Tidak. Hasil survei Median yang terbaru memperlihatkan elektabilitas Pak Jokowi stuck di bawah 50 persen," kata Suhud saat dihubungi merdeka.com, Rabu (28/11).

Suhud mengatakan percepatan itu akan menghadirkan risiko baru. Mulai dari risiko fiskal dan juga kualitas infrastruktur yang kurang baik karena terkesan terburu-buru.

"Akibatnya kemampuan fiskal pemerintah sangat terbatas dalam membiayai pembangunan terutama untuk pembiayaan proyek infrastruktur. Apalagi pemerintah memutuskan tidak ada APBN Perubahan. Ancaman defisit APBN akan semakin lebar," ungkapnya.

"Kedua, risiko teknis. Dipaksakannya penyelesaian proyek infrastruktur besar sebelum penyelenggaraan pemilu 2019, akan berdampak terhadap kualitas proyek yang akan dihasilkan," sambungnya.

Selain itu, proyek yang dibangun terlalu cepat juga akan memiliki peluang mangkrak. Serta akan berdampak pada jumlah utang Indonesia pada Bank Dunia.

"Sudah pasti percepatan penyelesaian proyek-proyek infrastruktur akan berdampak terhadap jumlah utang yang semakin membengkak," ucapnya.

Diketahui, Presiden Jokowi menyatakan semua proyek infrastruktur ditargetkan selesai pada akhir tahun 2018 hingga awal 2019. Sejumlah pengerjaan proyek pun sedang dikebut pengerjaannya.