'Jokowi-JK, pimpinan tertinggi negara tak punya basis kursi parpol'
Merdeka.com - Cendekiawan muslim Komaruddin Hidayat mengatakan Presiden Joko Widodo tak punya basis untuk mempertahankan pemerintahan. Hal itu berbeda dengan pemerintahan orde baru yang dipimpin Presiden Soeharto yang mempunyai basis militer untuk dijadikan alat kekuasaan.
"Plus minus bagi pemerintah tak begitu solid menteri, bagi rakyat ini indikasi berbagai pilar kurang sehat, partai politik kurang sehat, kader partai politik kurang sehat, ini tidak mendukung kabinet kerja belum lagi bicara anggaran yang datang belakangan, belum lagi orangnya, ekonomi kreatif baru dilantik," kata Komaruddin dalam acara diskusi 'Perombakan Kabinet Kerja: Antara Perbaikan Kerja atau Konsolidasi Politik' di Rumah Kebangsaan, Jalan Pattimura, Jakarta, Rabu (29/7).
Kendati demikian, menurut Komaruddin, Presiden Jokowi harus melakukan reshuffle kabinet kerja. Sebab, kinerja para menteri kurang terlihat maksimal. Menteri yang pantas terkena reshuffle yaitu bidang ekonomi.
"Pak Jokowi-JK dua orang pimpinan tertinggi negara tapi enggak punya basis kursi parpol sekarang era demokrasi kekuasaan digenggam Parpol, JK mantan politikus Partai Golkar, Jokowi hanya dijagokan PDIP saja," kata Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ini.
Sementara di tempat yang sama, Pengamat Politik Fadjroel Rahman mengatakan Presiden Jokowi perlu melakukan konsolidasi politik ketimbang reshuffle menteri kabinet kerja. Karena, kata dia, Presiden Jokowi terlihat yang mengerjakan program nawa cita dalam pembangunan nasional.
"Presidennya bagus tapi peran menteri yang kurang. Kalau dilihat menterinya tak sanggup mengimbangi kerjanya Pak Jokowi begitu cepat," kata Fadjroel.
(mdk/eko)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Kursi pimpinan KPK saat ini kosong, usai Jokowi memberhentikan Firli Bahuri dari jabatan ketua dan anggota KPK.
Baca SelengkapnyaSelain Gerindra, hampir semua partai besar merapat ke Pemerintahan Jokowi seperti PDIP, Golkar, Nasdem, PKB, PAN, PPP, dan Demokrat.
Baca SelengkapnyaJokowi menegaskan persatuan dan keutuhan bangsa Indonesia harus terus dijaga di tengah tahun politik 2024.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Wajar jika Presiden Jokowi akan mendapat peran penting di pemerintahan Prabowo-Gibran.
Baca SelengkapnyaJokowi meminta KPU dan para penyelenggara Pemilu memastikan tata kelola pelaksanaan Pemilu 2024 berjalan dengan baik.
Baca SelengkapnyaKetua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menanggapi kabar Presiden Joko Widodo (Jokowi) diusulkan memimpin koalisi besar Prabowo-Gibran.
Baca SelengkapnyaKetua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto merespons baik terkait kemungkinan Presiden Jokowi masuk ke partainya.
Baca SelengkapnyaPerludem menyayangkan pernyataan Presiden Joko Widodo soal presiden boleh berpihak di Pilpres 2024
Baca Selengkapnya