Jokowi ingat reshuffle, PDIP nilai itu hanya candaan spontanitas

Merdeka.com - Wakil Sekjen PDIP Ahmad Basarah menilai pernyataan Presiden Jokowi soal reshuffle hanyalah respon spontan yang penuh candaan. Hal tersebut terkait sambutan Jokowi di Haul mantan Ketua MPR Taufiq Kiemas.

"Itu kan pernyataan spontanitas menjawab candaan ceramahnya ketua umum PBNU‎," ungkap Basarah di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (9/6).

Ketua fraksi MPR ini berujar, sebelumnya ‎Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Said Aqil Siroj mengatakan di antara menteri kabinet Jokowi, belum ada orang NU. Lalu kemudian presiden secara spontanitas menjawab candaan itu.

"Sebelum beliau memberi sambutan ternyata sudah menghitung-hitung ternyata ada 6 orang NU yang sudah menjadi menteri. Jadi NU ada di dalam. Terucaplah kalimat, saya (Jokowi) jadi ingat reshuffle," ujarnya.

‎Anggota komisi III DPR ini tidak mempermasalahkan jika masing-masing orang menafsirkan ungkapan Jokowi tersebut sebagai momen jelang reshuffle kabinet jilid II. Namun dia mengingatkan bahwa reshuffle adalah hak prerogatif Jokowi.

"Tapi sekali lagi untuk menyangkut pelaksanaan reshuffle kabinet, menurut Undang-Undang Kementerian negara bahwa keputusan mengenai kapan, siapa, mengapa, siapa diganti siapa itu hak prerogatif presiden. Hak subjektif presiden," tuturnya.

Basarah juga mengatakan, hasil Munaslub Partai Golkar tidak masalah jika dijadikan salah satu landasan untuk reshuffle jilid II kabinet kerja Jokowi-JK. Sebab menurutnya reshuffle juga harus menyesuaikan dengan momentum politik.

"Untuk reshuffle itu selain memperhitungkan kompetensi dan kapasitas kabinet yang beliau pimpin, kan juga harus menghitung konstelasi politik di luar eksekutif, pemerintahan. Jadi sah-sah saja kalau Munaslub Golkar dijadikan salah satu parameter atau konsideran bagi presiden untuk mengambil keputusan," bebernya.

"Jadi kita tunggu subjektivitas Presiden Jokowi untuk mengambil keputusan terkait dengan wacana reshuffle kabinet itu," imbuhnya.