'Jokowi harus klarifikasi kasus Freeport, kalau tidak rakyat marah'

Merdeka.com - Politikus Partai Golkar Bowo Sidik Pangarso meminta Presiden Joko Widodo mengklarifikasi kabar pencatutan namanya dalam negosiasi perpanjangan kontrak perusahaan tambang Freeport. Jika hanya diam, Bowo meyakini rakyat akan mempertanyakan kepemimpinannya.

"Usul saya, presiden segera klarifikasi, segera bersikap. Jika tidak rakyat marah karena namanya disebut-sebut dalam proses negosiasi yang belakangan, kabarnya diduga melibatkan Ketua DPR RI Pak Setya Novanto," kata Bowo di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (17/11).

Menurutnya, klarifikasi dari Jokowi penting dalam negosiasi diduga mencatut nama Presiden dan Wakil Presiden. Sebab, banyak indikasi di mana proses tersebut juga melibatkan pemerintah.

"Dalam transkrip yang beredar ada pernyataan, yang diduga dikatakan SN, bahwa presiden setuju pembangunan smelter dan sebagainya. Ini kan keputusan presiden yang seolah-olah menjadi terpublikasi, dan penting diklarifikasi, agar tidak menjadi pertanyaan publik," kata dia.

Dia berharap kasus pencatutan nama Presiden tak berujung damai. Jika terjadi deal-deal politik, maka kinerja Mahkamah Kehormatan Dewan (MKH) patut dipertanyakan.

"Rakyat bisa marah kalau Presiden hanya diam, bisa jadi Freeport Gate," lanjut dia.

Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said menyebut adanya politisi berpengaruh di DPR yang mencatut nama Presiden dan Wakil Presiden dalam negosiasi terkait perpanjangan masa kontrak dengan perusahaan tambang Freeport. Dalam wawancara eksklusif dengan Metro TV, Sudirman membenarkan politisi yang dimaksud adalah Setya Novanto.

Seiring dengan itu beredar pula transkrip rekaman negosiasi yang isinya membawa-bawa nama presiden.