Jokowi diingatkan tak tambah beban rakyat dengan naikkan harga BBM

Merdeka.com - Presiden Joko Widodo menunda menaikkan harga kenaikan bahan bakar minyak (BBM) khususnya jenis premium. Keputusan pembatalan itu diumumkan pada Rabu (10/10) malam.

Kubu Prabowo-Sandi pun mengapresiasi alasan Jokowi batal menaikkan harga BBM. Salah satu pertimbangan Jokowi yaitu rendahnya daya beli masyarakat.

Koordinator Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Dahnil Anzar Simanjuntak mengapresiasi pengakuan presiden terkait daya beli masyarakat.

"Saya apresiasi presiden mengakui ada masalah dengan daya beli masyarakat Indonesia dan selama pemerintahan beliau daya beli masyarakat tidak mengalami perbaikan," jelasnya melalui siaran pers yang diterima merdeka.com, Kamis (11/10).

"Jangan sampai rakyat yang sudah sulit semakin sulit dengan kenaikan BBM tersebut, meski hanya berselang satu jam dari instruksi beliau kepada Menteri ESDM untuk mengumumkan kenaikan tersebut," imbuh Dahnil.

Di sisa waktu kepemimpinannya, Jokowi diharapkan tak mengeluarkan kebijakan yang dapat menyusahkan rakyat khususnya warga miskin. Menurutnya, bukan kali ini saja Jokowi kurang koordinasi dengan para menterinya dalam menentukan kebijakan.

"Saya berharap Pak Jokowi sebagai presiden di waktu yang tersisa, tidak mengulangi terus menerus kepemimpinan yang miskin perencanaan dan koordinasi seperti yang beliau tunjukkan selama ini," ujarnya.

Sikap Jokowi ini, lanjutnya, dapat berimbas ke para pembantunya dan menunjukkan buruknya koordinasi antara pimpinan dan lembaga di bawahnya. "Dan dampaknya mempermalukan pemerintahan dan mengorbankan anak buah tanpa ada kata maaf sama sekali," pungkas Dahnil.

Untuk diketahui, Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Agung Pribadi, mengatakan penundaan kenaikan BBM jenis Premium menjadi Rp 7.000 untuk wilayah Jawa, Madura dan Bali (Jamali) dan Rp 6.900 di luar Jamali karena PT Pertamina (Persero) selaku penyalur Premium belum siap menyesuaikan harga.

"Ditunda mungkin karena menurut kita Pertamina-nya belum siap," kata Agung, di Jakarta, Rabu (10/10).