Merdeka.com - Pakar komunikasi dan pengamat politik Indonesia, Tjipta Lesmana mengatakan sebagai Presiden, seharusnya Joko Widodo bisa mengambil sikap terhadap tiga menteri kabinet kerja yang masih berstatus sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Menurutnya, dalam Undang-undang tidak ada pembiaran terhadap menteri yang merangkap jabatan.

"Sudah 10 bulan masih anggota DPR," ujar Tjipta di Restoran Dua Nyonya, Cikini, Jakarta Pusat, Minggu (13/9).

Menurut dia, ketidaktegasan Jokowi dalam mengambil sikap terhadap tiga menteri dari PDIP itu, lantaran mantan gubernur DKI Jakarta tersebut tidak memiliki pegangan serta kemampuan bersikap di partai yang mengusungnya tersebut.

Salah satunya, kata Tjipta, tidak lepas dari peran ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Mengawati Soekarnoputri yang mendorong Jokowi sehingga bisa tampil menjadi presiden.

"Jokowi enggak punya pengalaman, ilmu enggak punya, modal enggak punya, partai enggak punya. Makanya dia nempel sama orang yang punya partai, orang yang punya modal. Jokowi ini seharusnya full power. Tapi dia tidak berani," ujar Tjipta.

Tidak hanya itu, lanjut dia, Jokowi juga dinilai berambisi besar namun tidak sesuai dengan kemampuan. Di era Jokowi, diperkirakan hutang hutang negara malah semakin meningkat.

"Jokowi memang ambisi terlalu besar. Nafsu besar tapi tenaga kurang," pungkasnya.

Diketahui, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Puan Maharani, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung, masih tercatat secara administratif sebagai anggota DPR.

Ketiganya secara resmi belum mengundurkan diri sebagai anggota dewan, karena belum adanya pengganti yang disiapkan oleh DPP PDI Perjuangan, untuk diajukan ke Sekretariat Jenderal DPR. Meski demikian, ketiganya sudah tidak lagi menerima gaji, tunjangan dan fasilitas sebagai anggota DPR.