Merdeka.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengundang Ketua umum Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ke Istana Negara, Jakarta, Kamis (10/10). Jokowi akui banyak yang dibahas dengan SBY, salah satunya soal kemungkinan koalisi.

Jokowi awalnya menjelaskan, pertemuan dengan SBY membahas terkait masalah kebangsaan dan situasi terkini negara. Begitu juga soal politik terkait koalisi, tapi belum terjadi sebuah keputusan.

"Ditanyakan langsung ke Pak SBY langsung. Ya kita berbicara itu tetapi belum sampai ke sebuah, apa, sebuah keputusan," kata Jokowi.

Jokowi enggan membocorkan lebih banyak pembicaraan koalisi seperti apa dengan Demokrat. Hal tersebut diminta ditanyakan langsung oleh SBY.

Begitu juga soal nama-nama kader Demokrat yang akan diusulkan jadi menteri, apabila bergabung, Jokowi menegaskan, belum sampai ke sana.

"Tidak sampai ke sana, belum sampai ke sana, belum sampai ke sana," tutup Jokowi.

Terkait situasi negara belakangan ini, Jokowi mengatakan, SBY memberikan banyak masukan. Termasuk soal kondisi ekonomi yang berdampak terhadap apa yang terjadi di dunia.

"Bnyak, banyak, terutama berkaitan dengan situasi eksternal dari sisi ekonomi kita, semua harus hati-hati, adanya pelambatan ekonomi dunia, berkaitan dengan dunia yang kelihatannya menuju pada sebuah resesi," tegas Jokowi.

PDIP Keberatan

Kepada merdeka.com, Selasa (8/10), politikus PDIP Andreas Hugo Pareira juga tak setuju apabila Demokrat dikasih jatah menteri. Alasannya simpel, saat Pilpres 2019, Demokrat berada di seberang melawan Jokowi.

"Parpol yang berkeringat di pilpres saja belum jelas, ini malah parpol yang pilpres kemarin ikut nyeruduk Jokowi, sudah minta pos menteri. Lucu jadinya politik ini," kata Andreas sambil tertawa.

Tapi, Andreas enggan mengomentari penolakan ini ada hubungannya antara rivalitas politik SBY dan Megawati. Dia juga tak mau bicara soal pandangan Megawati tentang keinginan Demokrat bergabung dengan koalisi pemenang Pilpres 2019.

"Silakan tanya beliau," jawab Andreas.

Andreas tak setuju apabila ada parpol oposisi bergabung dengan Jokowi-Ma'ruf. Sebab, pilpres telah selesai.

Diketahui, Demokrat bersama Gerindra, PKS dan PAN mengusung Prabowo-Sandi. Sementara PDIP, Golkar, NasDem, PKB, PPP dan Hanura dukung Jokowi-Ma'ruf.

"Koalisi mestinya sebelum pilpres, jadi kelihatan positioning politiknya, pada saat pilpres yang lalu. Kalau sudah selesai pilpres baru gabung, namanya gabung ikutan yang menang," tegas Andreas menolak.

Setelah Prabowo-Sandi kalah, Demokrat langsung mengubah haluan politik, menegaskan bakal mendukung Jokowi-Ma'ruf sekalipun tanpa mendapatkan jatah kursi menteri.

Andreas tak menutup dukungan untuk parpol oposisi secara penuh. Dia mempersilakan jika memang ada parpol mau mendukung, tapi tanpa kursi menteri. Hal itu demi menjaga soliditas parpol koalisi.

"Kalau mau gabung koalisi, gabung saja. Jangan bikin pusing Pak Jokowi dengan jatah pos kabinet," katanya.