Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

JK tegaskan menteri yang nyalon gubernur harus keluar kabinet

JK tegaskan menteri yang nyalon gubernur harus keluar kabinet Jusuf Kalla di One World Trade Center. ©2017 Tim Media Wapres

Merdeka.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla (Wapres JK) menilai, jika ada Menteri yang akan mencalonkan diri di Pilkada serentak 2018 otomatis harus mundur dari jabatannya. Karena menurut dia, jika ingin maju dalam pilgub harus kampanye dan keluar dari kabinet.

"Ya mesti kampanye kan, kalau kampanye ya keluar dari kabinet," kata Jusuf Kalla usai meninjau Venue di Gelora Bung Karno (GBK), Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (3/10).

Dia pun menegaskan, menteri tersebut otomatis diganti. Lalu dia pun mencontohkan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono yang berada di sampingnya.

"Ya otomatis kalau kampanye kan tidak boleh. Kalau Pak Basuki (Menteri PUPR) mau jadi Gubernur di mana Jawa Tengah, Kulonprogo, bupati gitu kan. Ya mesti keluar," imbuh dia.

Diketahui, salah satu menteri yang akan bertarung di Pilgub Jawa Timur 2018 yaitu Menteri Sosial, Khofifah Indar Parawansa. Golkar pun tegas menyatakan akan mengusung Khofifah, namun menunggu kepastian Khofifah mundur dari kabinet.

Sementara itu, Presiden Joko Widodo mengaku belum menerima surat resmi pengunduran diri Khofifah Indar Parawansa dari jabatan Menteri Sosial. Hingga saat ini, Jokowi hanya menerima informasi secara lisan dari Khofifah soal keinginannya bertarung di Pilgub Jawa Timur 2018.

"Sampai saat ini belum saya terima surat resmi yang masuk ke meja saya," ucapnya usai membuka Pameran Kriyanusa Dewan Kerajinan Nasional (Dekranas) Tahun 2017 di Hall A dan B Balai Sidang, Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta Pusat, Rabu (27/9).

Beberapa hari terakhir, Jokowi melakukan kunjungan kerja bersama Khofifah. Dalam kesempatan itu, Jokowi tidak mendapat laporan resmi dari perempuan kelahiran Surabaya, Jawa Timur, 19 Mei 1965 itu.

"Kemarin juga dengan saya seharian di Bali. Ke sana ke sini dengan saya," kata dia.

Mantan Gubernur DKI Jakarta ini mengungkapkan, Khofifah harus mengajukan surat resmi pengunduran diri sebelum bertarung di Pilgub Jatim.

"Semestinya harus," pungkasnya.

(mdk/rnd)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Suasana Kabinet Jokowi Usai Pilpres 2024, Prabowo Disalami Sri Mulyani & Ngobrol Bareng Sandiaga

Suasana Kabinet Jokowi Usai Pilpres 2024, Prabowo Disalami Sri Mulyani & Ngobrol Bareng Sandiaga

Ini kali pertama Jokowi menggelar sidang kabinet paripurna usai pemungutan suara Pilpres 2024 pada 14 Februari lalu

Baca Selengkapnya
Putuskan Netral dalam Pilpres 2024, Ini Alasan Mantan Wakapolri Syafruddin Kambo

Putuskan Netral dalam Pilpres 2024, Ini Alasan Mantan Wakapolri Syafruddin Kambo

Meski demikian, ia tetap menghargai pilihan politik mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK).

Baca Selengkapnya
JK Ungkap Beda Cara SBY dan Jokowi Pilih Menteri dan Susun Kabinet

JK Ungkap Beda Cara SBY dan Jokowi Pilih Menteri dan Susun Kabinet

Wakil Presiden ke-12 RI Jusuf Kalla menjelaskan proses pembagian kursi menteri saat pemerintahannya.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
JK: Siapa pun Pemerintah Selanjutnya Hadapi Tantangan Berat

JK: Siapa pun Pemerintah Selanjutnya Hadapi Tantangan Berat

Wapres ke-10 dan 12, Jusuf Kalla atau JK memperkirakan, siapa pun yang menggantikan Jokowi akan menghadapi tantangan berat.

Baca Selengkapnya
Reaksi Ketua TPN soal Mahfud Mundur dari Menko Polhukam

Reaksi Ketua TPN soal Mahfud Mundur dari Menko Polhukam

Mundurnya Mahfud dari kursi kabinet Presiden Jokowi dinilai sangat penting untuk Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya
Mensesneg Pratikno Bantah Kabar Ada Menteri Mundur dari Kabinet

Mensesneg Pratikno Bantah Kabar Ada Menteri Mundur dari Kabinet

Pratikno membantah Jokowi akan melakukan perombakan atau reshuffle kabinet.

Baca Selengkapnya
Jokowi Peringatkan KPU: Keteledoran Berbahaya, Berdampak Besar pada Politik!

Jokowi Peringatkan KPU: Keteledoran Berbahaya, Berdampak Besar pada Politik!

Jokowi meminta KPU dan para penyelenggara Pemilu memastikan tata kelola pelaksanaan Pemilu 2024 berjalan dengan baik.

Baca Selengkapnya