JK sebut Idrus tak bisa rangkap jabatan, Airlangga tak masalah

Merdeka.com - Sekretaris Jenderal Partai Golkar Idrus Marham masuk Kabinet Kerja. Presiden Joko Widodo menunjuk Idrus menjadi Menteri Sosial menggantikan Khofifah Indar Parawansa.

Wakil Presiden Jusuf Kalla mengapresiasi adanya kader partai beringin menjadi menteri. Meski begitu, JK mengatakan, Idrus tidak bisa rangkap jabatan.

"Sekjen saya kira sulit untuk merangkap. Kalau sekjen harus berada di kantor. Tak mungkin dia rangkap, berbeda dengan ketua," kata JK di Istana Presiden, Rabu (17/1).

Siapa pengganti Idrus, JK menyerahkan sepenuhnya pada internal Golkar. Sempat beredar draf pengurus Golkar di bawah Ketua Umum Airlangga Hartarto. Letjen (Purn) Eko Wiratmoko ditempatkan menjadi Sekjen.

"Kalau sekjen itu saya kira kebijakan Golkar," kata JK.

Lalu bagaimana dengan posisi Airlangga?

"Seperti yang dikatakan pak presiden tadi, ini kan secara waktu yang kurang lebih satu tahun lagi, kabinet harus konsentrasi. Urusan partai itukan bisa diurus malam-malam," jawab JK.

Bagi JK situasi antara Airlangga dan Khofifah berbeda. Khofifah diganti karena menjadi calon gubernur Jawa Timur.

"Beda dengan Khofifah karena Jawa Timur, ini Jakarta, jadi masih ada waktu untuk mengurus kebijakan di kabinet dan tentu akan ada penegasan-penegasan lagi," tuturnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo memberi alasan tidak mencopot Airlangga dari jabatan Menperin. "Ini kan tinggal satu tahun (periode kepemimpinan Jokowi-Jusuf Kalla) saja praktis ini kita. Kalau ditaruh orang (menteri perindustrian) baru, ini belajar bisa 6 bulan kalau enggak cepat bisa setahun kuasai itu," ungkap Jokowi.

Selain itu, Jokowi juga melihat Airlangga memiliki kapabilitas yang bagus. Selama menjabat sebagai Menperin, mantan Ketua Komisi VII DPR itu dinilai bekerja optimal.

"Kita lihat memang di Menperin pak Airlangga ngerti betul yang berkaitan dengan makro konsep makro industri di negara kita, hilirisasi ke depan seperti apa," ujarnya.

Jokowi mengingatkan, memilih menteri baru harus mempertimbangkan banyak hal. Di antaranya kemampuan yang dimiliki calon menteri. Sejauh ini, sosok Airlangga memang masih layak memimpin Kemenperin.

"Ini kementerian yang tidak mudah," tandasnya.