JK: Ketum PDIP dan NasDem sudah pasti tak jadi menteri

Merdeka.com - Wakil Presiden terpilih Jusuf Kalla menegaskan bahwa susunan kabinet, baru akan dibicarakan setelah tanggal 20 Agustus mendatang. Dengan asumsi proses gugatan hasil pilpres sudah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) pada tanggal tersebut.

"Intinya siapa-siapa, tugasnya apa, belum kita bicarakan. Sama sekali belum dibicarakan. Nantilah setelah 20 Agustus baru dibicarakan. Ya macam-macam," kata sosok yang akrab disapa JK tersebut di Masjid Nurul Hidayah, Dharmawangsa, Jakarta, Jumat (1/8).

Terkait dengan nama-nama yang sudah beredar di masyarakat, utamanya yang tercantum dalam poling susunan kabinet di situs jejaring sosial milik relawan Jokowi - JK, JK menegaskan bahwa nama-nama tersebut merupakan usulan dan pihaknya meminta masukan dari masyarakat.

"Itu usulan," singkat JK.

JK mengaku pihaknya terbuka dengan berbagai nama yang diusulkan, baik oleh tim maupun partai pendukung. Termasuk berapa nama dari suatu partai pendukung yang akan masuk dalam kabinet. Namun, JK menegaskan bahwa keputusan terakhir berada di tangannya bersama Jokowi.

"Ya boleh-boleh saja, tapi kita yang atur berapa," ucapnya.

Menanggapi peluang Ketua Umum partai pendukung menjadi Menteri dalam kabinet Jokowi - JK kelak, JK mengatakan beberapa Ketua Umum Partai membuka peluang, namun PDIP dan Nasdem memastikan diri tidak akan masuk dalam jajaran menteri kabinet Jokowi - JK.

JK juga menegaskan, Ketua Umum Partai yang berminat masuk dalam jajaran menteri kabinet Jokowi - JK, harus ahli dalam bidangnya.

"Tergantung kalau menteri berasal dari partai ada ahli, partai ya mengusulkan. Pasti PDIP dan Nasdem tidak, PKB saya tidak tahu mungkin saja. Mayoritas tidak. PDIP kan memang tidak, Nasdem Pak Paloh tidak mau jadi eksekutif. Hanura saya belum tahu juga," tutup JK.