JK: Demokrasi pemerintah tertutup, tak boleh beda pendapat di luar
Merdeka.com - Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla sependapat dengan Presiden Joko Widodo agar menjaga stabilitas politik nasional. Salah satunya agar menteri dan pimpinan lembaga agar menghindari kegaduhan.
"Pendapatnya tidak ada karena sudah perintah kan. Kita harus jalankan," kata Jusuf Kalla usai menijau venues untuk Asian Games 2018 di Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta Pusat, Selasa (3/10).
Dia juga mengatakan, sudah memperingatkan kepada para Menteri untuk tidak membuat kegaduhan atau berbeda pendapat di muka umum. Menurut dia, berbeda pendapat seharusnya dalam rapat saja.
"Jangan di muka umum. Apalagi antar pemerintah. Pemerintahan itu tidak ada demokrasi terbukanya, artinya tertutup demokrasinya. Tidak boleh berbeda pendapat di luar, apalagi bergaduh," tegas JK.
Diketahui sebelumnya, Jokowi mengingatkan mengingatkan, 2018 adalah tahun politik. Di mana, di tahun 2018 akan ada momentum Pilkada, Pileg, dan jelang Pilpres. Karena itu, menteri dan pimpinan lembaga menghindari kegaduhan.
"Sekali lagi, jangan melakukan hal-hal yang menimbulkan kegaduhan, kontroversi. Kita bekerja saja, sudah. Kalau ragu-ragu agar diangkat ke ratas," tegasnya.
"Sekali lagi, kita ingin jaga keteduhan, ketentraman, kesatuan di antara kita dan juga di masyarakat," sambung dia.
Menutup sambutannya, Jokowi sebagai kepala pemerintahan, kepala negara, dan panglima tertinggi di negeri ini memerintahkan agar menteri dan pimpinan lembaga fokus pada tugas masing-masing.
"Terus bekerja sama, terus bersinergi, jaga stabilitas politik, jaga stabilitas ekonomi. Tingkatkan kinerja-kinerja kita, tingkatkan prestasi kita," pungkasnya.
(mdk/rnd)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Wapres ke-10 dan 12, Jusuf Kalla atau JK memperkirakan, siapa pun yang menggantikan Jokowi akan menghadapi tantangan berat.
Baca SelengkapnyaMeski demikian, ia tetap menghargai pilihan politik mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK).
Baca SelengkapnyaJK mengatakan, partai politik didirikan sebagai kendaraan politik untuk mendapatkan kekuasaan dan kewenangan.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Surya Paloh dan Jokowi diketahui menggelar pertemuan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Minggu (18/2).
Baca SelengkapnyaJokowi meminta KPU dan para penyelenggara Pemilu memastikan tata kelola pelaksanaan Pemilu 2024 berjalan dengan baik.
Baca SelengkapnyaPresiden akhirnya buka suara terkait polemik pemberian bansos beras kemasan 10 kg di tahun politik.
Baca SelengkapnyaJusuf Kalla (JK) buka-bukaan awal mula kepemilikan lahan 340 ribu hektare milik Prabowo Subianto di Kalimantan.
Baca SelengkapnyaPerludem menyayangkan pernyataan Presiden Joko Widodo soal presiden boleh berpihak di Pilpres 2024
Baca Selengkapnya