Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Jimly sebut PPP dan Golkar terancam tak bisa ikut Pilkada serentak

Jimly sebut PPP dan Golkar terancam tak bisa ikut Pilkada serentak Jimly Asshiddiqie. ©2015 merdeka.com/dwi narwoko

Merdeka.com - Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Jimly Asshiddiqie bertemu Presiden Joko Widodo di Istana Kantor Kepresidenan. Selain melaporkan soal DKPP, Jimly juga menjelaskan soal persiapan pelaksanaan pemilihan kepala daerah secara serentak 2015.

"Kita melapor juga kepada presiden soal perkembangan dan kegiatan DKPP baik evaluasi pasca 2014 maupun persiapan untuk Pilkada. Kita sampaikan laporan lengkap termasuk juga keinginan kami untuk bangun tradisi memberi penghargaan kepada penyelenggara pemilu yang terbukti bekerja dengan baik," kata Jimly kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (1/4).

Terkait persiapan Pilkada serentak, pihaknya mengaku sudah berkoordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Menurutnya, yang menjadi persoalan adalah partai-partai politik yang saat ini tengah mengalami dualisme kepemimpinan.

"Jadi masalah penting adalah yang terkait dengan konflik partai politik. Saya juga sampaikan berbagai opsi kepada presiden mengenai kemungkinan-kemungkinan pengaturan yang sedang dibahas dan dirancang KPU yang juga dikonsultasikan kepada kami," jelas Jimly.

"Salah satu opsinya bahwa KPU perlu meningkatkan standar integritas, jadi integritas bukan hanya terkait integritas penyelenggara pemilu tapi juga integritas peserta pemilu dan integritas parpol pengusung pasangan calon," imbuhnya.

Oleh karena itu, lanjut Jimly, dalam diskusi dengan Presiden Jokowi tadi, disarankan agar PPP dan Partai Golkar segera islah. Jika tidak, maka harus menunggu keputusan pengadilan dan memakan waktu yang cukup panjang. Sehingga bisa dimungkinkan terancam tak bisa ikut pilkada serentak.

"Dengan demikian kita harap pengadilan segera ambil keputusan sebelum penetapan pasangan calon, itu jadwal dan tahapannya sudah ada mudah-mudahan pengadilan bisa segera ambil keputusan," terang Jimly.

"Tapi seandainya tidak, ada kemungkinan partai yang konflik itu sama-sama tidak bisa memenuhi syarat untuk mengajukan pasangan calon," tandasnya.

(mdk/dan)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Jimly Asshiddiqie: Penggunaan Hak Angket Pemilu Jangan Melebar ke Pemakzulan Presiden
Jimly Asshiddiqie: Penggunaan Hak Angket Pemilu Jangan Melebar ke Pemakzulan Presiden

Mantan Ketua MK Jimly Asshiddiqie meminta anggota DPR RI tak mempelebar penggunaan hak angket menjadi pemakzulan Presiden.

Baca Selengkapnya
Jokowi Diusulkan Pimpin Koalisi Besar, Ini Respons Airlangga dan Zulkifli Hasan
Jokowi Diusulkan Pimpin Koalisi Besar, Ini Respons Airlangga dan Zulkifli Hasan

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menanggapi kabar Presiden Joko Widodo (Jokowi) diusulkan memimpin koalisi besar Prabowo-Gibran.

Baca Selengkapnya
Usai Bertemu Jimly, Airlangga: Golkar Tak Dukung Hak Angket
Usai Bertemu Jimly, Airlangga: Golkar Tak Dukung Hak Angket

Hak angket merupakan kewenangan politik DPR, bukan pemerintah.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Istimewanya Cak Imin, Orang Pertama Yang Didatangi Prabowo Usai Ditetapkan jadi Presiden RI
Istimewanya Cak Imin, Orang Pertama Yang Didatangi Prabowo Usai Ditetapkan jadi Presiden RI

Pertemuan keduanya dilakukan secara tertutup selama satu setengah jam yang didampingi oleh jjaran petinggi masing-masing partai politik.

Baca Selengkapnya
Hakim MK Ungkap Alasan Tak Hadirkan Jokowi di Sidang Sengketa Pilpres 2024
Hakim MK Ungkap Alasan Tak Hadirkan Jokowi di Sidang Sengketa Pilpres 2024

Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Arief Hidayat mengungkap alasan lembaganya tak menghadirkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam sidang lanjutan PHPU.

Baca Selengkapnya
Jokowi Bilang Presiden Boleh Berpihak di Pilpres, Timnas AMIN: Ada Tanda Kepanikan
Jokowi Bilang Presiden Boleh Berpihak di Pilpres, Timnas AMIN: Ada Tanda Kepanikan

Jokowi memastikan Presiden boleh kampanye dan berpihak di Pilpres 2024

Baca Selengkapnya
Hasto Minta Jokowi Janji Depan Rakyat Tak Ambil Alih PDIP dan Golkar
Hasto Minta Jokowi Janji Depan Rakyat Tak Ambil Alih PDIP dan Golkar

Hasto mengatakan, seharusnya Presiden Jokowi berjanji di hadapan rakyat.

Baca Selengkapnya
Hasto Blak-blakan Tuding Jokowi Bakal Rebut Partai Golkar, Begini Respons Airlangga
Hasto Blak-blakan Tuding Jokowi Bakal Rebut Partai Golkar, Begini Respons Airlangga

Peristiwa tersebut, dilakukan Presiden Jokowi jauh sebelum Pemilu 2024 berlangsung

Baca Selengkapnya
Jokowi ke Pengusaha: Pilpres 2024 Lebih Adem, Tidak Perlu Khawatir
Jokowi ke Pengusaha: Pilpres 2024 Lebih Adem, Tidak Perlu Khawatir

Presiden Jokowi menilai Pilpres 2024 lebih adem dibanding tahun 2014 dan 2019.

Baca Selengkapnya