Jimly sebut PPP dan Golkar terancam tak bisa ikut Pilkada serentak
Merdeka.com - Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Jimly Asshiddiqie bertemu Presiden Joko Widodo di Istana Kantor Kepresidenan. Selain melaporkan soal DKPP, Jimly juga menjelaskan soal persiapan pelaksanaan pemilihan kepala daerah secara serentak 2015.
"Kita melapor juga kepada presiden soal perkembangan dan kegiatan DKPP baik evaluasi pasca 2014 maupun persiapan untuk Pilkada. Kita sampaikan laporan lengkap termasuk juga keinginan kami untuk bangun tradisi memberi penghargaan kepada penyelenggara pemilu yang terbukti bekerja dengan baik," kata Jimly kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (1/4).
Terkait persiapan Pilkada serentak, pihaknya mengaku sudah berkoordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Menurutnya, yang menjadi persoalan adalah partai-partai politik yang saat ini tengah mengalami dualisme kepemimpinan.
"Jadi masalah penting adalah yang terkait dengan konflik partai politik. Saya juga sampaikan berbagai opsi kepada presiden mengenai kemungkinan-kemungkinan pengaturan yang sedang dibahas dan dirancang KPU yang juga dikonsultasikan kepada kami," jelas Jimly.
"Salah satu opsinya bahwa KPU perlu meningkatkan standar integritas, jadi integritas bukan hanya terkait integritas penyelenggara pemilu tapi juga integritas peserta pemilu dan integritas parpol pengusung pasangan calon," imbuhnya.
Oleh karena itu, lanjut Jimly, dalam diskusi dengan Presiden Jokowi tadi, disarankan agar PPP dan Partai Golkar segera islah. Jika tidak, maka harus menunggu keputusan pengadilan dan memakan waktu yang cukup panjang. Sehingga bisa dimungkinkan terancam tak bisa ikut pilkada serentak.
"Dengan demikian kita harap pengadilan segera ambil keputusan sebelum penetapan pasangan calon, itu jadwal dan tahapannya sudah ada mudah-mudahan pengadilan bisa segera ambil keputusan," terang Jimly.
"Tapi seandainya tidak, ada kemungkinan partai yang konflik itu sama-sama tidak bisa memenuhi syarat untuk mengajukan pasangan calon," tandasnya.
(mdk/dan)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Mantan Ketua MK Jimly Asshiddiqie meminta anggota DPR RI tak mempelebar penggunaan hak angket menjadi pemakzulan Presiden.
Baca SelengkapnyaKetua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menanggapi kabar Presiden Joko Widodo (Jokowi) diusulkan memimpin koalisi besar Prabowo-Gibran.
Baca SelengkapnyaHak angket merupakan kewenangan politik DPR, bukan pemerintah.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Pertemuan keduanya dilakukan secara tertutup selama satu setengah jam yang didampingi oleh jjaran petinggi masing-masing partai politik.
Baca SelengkapnyaHakim Mahkamah Konstitusi (MK) Arief Hidayat mengungkap alasan lembaganya tak menghadirkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam sidang lanjutan PHPU.
Baca SelengkapnyaJokowi memastikan Presiden boleh kampanye dan berpihak di Pilpres 2024
Baca SelengkapnyaHasto mengatakan, seharusnya Presiden Jokowi berjanji di hadapan rakyat.
Baca SelengkapnyaPeristiwa tersebut, dilakukan Presiden Jokowi jauh sebelum Pemilu 2024 berlangsung
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi menilai Pilpres 2024 lebih adem dibanding tahun 2014 dan 2019.
Baca Selengkapnya