Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Jimly: Orang yang citranya baik di media belum tentu bisa kerja

Jimly: Orang yang citranya baik di media belum tentu bisa kerja Jimly Asshiddiqie dan Presiden SBY. ©2013 Merdeka.com

Merdeka.com - Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Jimly Asshiddiqie, mengingatkan masyarakat atas maraknya pencitraan oleh partai politik dan politisi. Pencitraan ini marak jelang dilaksanakannya Pemilihan Umum tahun 2014 mendatang.

"Belum tentu orang yang baik citranya di media, betul-betul bisa bekerja," kata Jimly dalam Seminar Kebangsaan bertema 'Peran Ormas Islam dalam Menyukseskan Pemilihan Umum 2014' yang diselenggarakan oleh Lembaga Persahabatan Ormas Islam (LPOI) di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Minggu (22/12).

Atas maraknya pencitraan tersebut, Jimly menambahkan, Ormas Islam memiliki tugas untuk mengingatkan umatnya agar tidak tertipu. Keberhasilan Ormas Islam dalam menjalankan tugas itu, dinilai sebagai keikutsertaan dalam menyukseskan pelaksanaan Pemilihan Umum. "Ormas berperan mengajak masyarakat untuk tidak golput, serta memilih dengan sadar rasional," tambahnya.Jimly yang juga menjabat sebagai Ketua Dewan Penasihat Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) mengungkapkan, umat harus diyakinkan untuk tidak menentukan pilihan karena pengaruh uang atau pemberian dalam bentuk lainnya.

"Demokrasi kotor seperti itu harus dihindari. Meski kondisi perekonomian sedang tidak menguntungkan, umat harus diingatkan untuk tidak menentukan pilihan karena uang, karena pilihan mereka menentukan masa depan bangsa ini," papar Jimly.

Pada kesempatan yang sama Jimly juga menyinggung adanya adanya pihak yang mengharamkan Pemilihan Umum dan demokrasi. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi tersebut dengan tegas menyebutnya sebagai sebuah ketidakbenaran.

"Memang kalau mau mengharamkan ada dalilnya, akan tetapi untuk menghalalkan pun banyak dalilnya," tegas Jimly.

Pakar hukum tata negara tersebut menegaskan jika Islam dan demokrasi tidak saling bertentangan, bahkan praktik berdemokrasi pertama kali diterapkan umat Islam di zaman Nabi Muhammad dan keempat khalifah setelahnya.

"Dari sejarah Islam itulah orang Barat melakukan pengkajian. Jadi, kita jangan terpengaruh oleh sekedar istilah. Anggaplah demokrasi itu bahasa gaul," pungkas Jimly.

Sementara Sekretaris LPOI Lutfi A Tamimi, menegaskan pihaknya mendukung penuh untuk terus diselenggarakannya tahapan Pemilihan Umum 2014."Pemilu harus terus berlangsung sesuai jadwal. Tidak ada alasan untuk menunda, apalagi menggagalkan, termasuk karena persoalan DPT (Daftar Pemilih Tetap)," tandas Lutfi.Lutfi menambahkan, terselenggaranya Pemilihan Umum dengan baik akan turut serta mempengaruhi masa depan Indonesia ke arah yang lebih baik. "Jika Pemilu 2014 sukses Indonesia akan lebih baik, ekonomi lebih jalan, tinggal yang kurang kita perbaiki," tuntasnya.LPOI merupakan lembaga yang didirikan dan beranggotakan 13 ormas Islam, yaitu NU, Persis, Al Irsyat Al Islamiyah, Al Ittihadiyah, Mathlaul Anwar, Arrabithah Al Alawiyah, Al Wasiliyah, Adz Dzikra, Syariat Islam Indonesia, Persatuan Islam Tionghoa Indonesia, Ikadi, Perti, dan Dewan Dakwah Islamiyah.

(mdk/hhw)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Tim Hukum AMIN Ancam Laporkan Jokowi ke Bawaslu soal Pernyataan Presiden Boleh Kampanye dan Memihak di Pemilu
Tim Hukum AMIN Ancam Laporkan Jokowi ke Bawaslu soal Pernyataan Presiden Boleh Kampanye dan Memihak di Pemilu

Tim Hukum Nasional AMIN sudah menyiapkan format laporan terkait pernyataan Jokowi ke Bawaslu.

Baca Selengkapnya
Jamuan Minggu Malam: NasDem Bilang Jokowi yang Undang, Istana Sebut Surya Paloh yang Minta
Jamuan Minggu Malam: NasDem Bilang Jokowi yang Undang, Istana Sebut Surya Paloh yang Minta

Belum diketahui apa pembicaraan antara Surya dengan Jokowi dalam pertemuan itu.

Baca Selengkapnya
Usai Bertemu Jimly, Airlangga: Golkar Tak Dukung Hak Angket
Usai Bertemu Jimly, Airlangga: Golkar Tak Dukung Hak Angket

Hak angket merupakan kewenangan politik DPR, bukan pemerintah.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Ulama Barisan Lauhil Mahfud se-Priangan Timur Bertekad Menangkan Pasangan Ganjar-Mahfud
Ulama Barisan Lauhil Mahfud se-Priangan Timur Bertekad Menangkan Pasangan Ganjar-Mahfud

Indonesia ke depan butuh sosok pemimpin yang memahami problem kebangsaan.

Baca Selengkapnya
Jokowi Sebut Sering Dikritik Tajam: Gambar Wajah Saya Aneh-Aneh di Sampul Media, Cucu Komplain
Jokowi Sebut Sering Dikritik Tajam: Gambar Wajah Saya Aneh-Aneh di Sampul Media, Cucu Komplain

Jokowi tetap menganggap sebuah kritikan sebagai kebebasan berekspresi.

Baca Selengkapnya
Bahas Sengketa Pilpres saat Halalbihalal dengan Cak Imin, Anies Harap Putusan MK Bawa Demokrasi Lebih Baik
Bahas Sengketa Pilpres saat Halalbihalal dengan Cak Imin, Anies Harap Putusan MK Bawa Demokrasi Lebih Baik

Anies berharap kinerja sungguh-sungguh dilakukan Tim Hukum Nasional AMIN terbayar dengan keputusan MK terhadap demokrasi lebih baik ke depan bagi Indonesia.

Baca Selengkapnya
JK Ungkap Penyebab Pemilu 2024 Diwarnai Protes
JK Ungkap Penyebab Pemilu 2024 Diwarnai Protes

Demokrasi tidak berjalan sesuai yang diharapkan dan didambakan oleh rakyat.

Baca Selengkapnya
Temui Buruh, Cak Imin Janji Tidak Ada Undang-Undang Simsalabim Jika Menang Pilpres 2024
Temui Buruh, Cak Imin Janji Tidak Ada Undang-Undang Simsalabim Jika Menang Pilpres 2024

Kebijakan diputuskan sesuai dengan aspirasi publik.

Baca Selengkapnya
Heboh Gundukan bak Gunung Baru Muncul Usai Gempa Bawean Jatim, Ini Penjelasan Ahli
Heboh Gundukan bak Gunung Baru Muncul Usai Gempa Bawean Jatim, Ini Penjelasan Ahli

Gundukan yang diduga gunung berapi itu beberapa kali diunggah di media sosial dan diberi nama Bledug Kramesan.

Baca Selengkapnya