Jimly: Orang yang citranya baik di media belum tentu bisa kerja
Merdeka.com - Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Jimly Asshiddiqie, mengingatkan masyarakat atas maraknya pencitraan oleh partai politik dan politisi. Pencitraan ini marak jelang dilaksanakannya Pemilihan Umum tahun 2014 mendatang.
"Belum tentu orang yang baik citranya di media, betul-betul bisa bekerja," kata Jimly dalam Seminar Kebangsaan bertema 'Peran Ormas Islam dalam Menyukseskan Pemilihan Umum 2014' yang diselenggarakan oleh Lembaga Persahabatan Ormas Islam (LPOI) di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Minggu (22/12).
Atas maraknya pencitraan tersebut, Jimly menambahkan, Ormas Islam memiliki tugas untuk mengingatkan umatnya agar tidak tertipu. Keberhasilan Ormas Islam dalam menjalankan tugas itu, dinilai sebagai keikutsertaan dalam menyukseskan pelaksanaan Pemilihan Umum. "Ormas berperan mengajak masyarakat untuk tidak golput, serta memilih dengan sadar rasional," tambahnya.Jimly yang juga menjabat sebagai Ketua Dewan Penasihat Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) mengungkapkan, umat harus diyakinkan untuk tidak menentukan pilihan karena pengaruh uang atau pemberian dalam bentuk lainnya.
"Demokrasi kotor seperti itu harus dihindari. Meski kondisi perekonomian sedang tidak menguntungkan, umat harus diingatkan untuk tidak menentukan pilihan karena uang, karena pilihan mereka menentukan masa depan bangsa ini," papar Jimly.
Pada kesempatan yang sama Jimly juga menyinggung adanya adanya pihak yang mengharamkan Pemilihan Umum dan demokrasi. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi tersebut dengan tegas menyebutnya sebagai sebuah ketidakbenaran.
"Memang kalau mau mengharamkan ada dalilnya, akan tetapi untuk menghalalkan pun banyak dalilnya," tegas Jimly.
Pakar hukum tata negara tersebut menegaskan jika Islam dan demokrasi tidak saling bertentangan, bahkan praktik berdemokrasi pertama kali diterapkan umat Islam di zaman Nabi Muhammad dan keempat khalifah setelahnya.
"Dari sejarah Islam itulah orang Barat melakukan pengkajian. Jadi, kita jangan terpengaruh oleh sekedar istilah. Anggaplah demokrasi itu bahasa gaul," pungkas Jimly.
Sementara Sekretaris LPOI Lutfi A Tamimi, menegaskan pihaknya mendukung penuh untuk terus diselenggarakannya tahapan Pemilihan Umum 2014."Pemilu harus terus berlangsung sesuai jadwal. Tidak ada alasan untuk menunda, apalagi menggagalkan, termasuk karena persoalan DPT (Daftar Pemilih Tetap)," tandas Lutfi.Lutfi menambahkan, terselenggaranya Pemilihan Umum dengan baik akan turut serta mempengaruhi masa depan Indonesia ke arah yang lebih baik. "Jika Pemilu 2014 sukses Indonesia akan lebih baik, ekonomi lebih jalan, tinggal yang kurang kita perbaiki," tuntasnya.LPOI merupakan lembaga yang didirikan dan beranggotakan 13 ormas Islam, yaitu NU, Persis, Al Irsyat Al Islamiyah, Al Ittihadiyah, Mathlaul Anwar, Arrabithah Al Alawiyah, Al Wasiliyah, Adz Dzikra, Syariat Islam Indonesia, Persatuan Islam Tionghoa Indonesia, Ikadi, Perti, dan Dewan Dakwah Islamiyah.
(mdk/hhw)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Tim Hukum Nasional AMIN sudah menyiapkan format laporan terkait pernyataan Jokowi ke Bawaslu.
Baca SelengkapnyaBelum diketahui apa pembicaraan antara Surya dengan Jokowi dalam pertemuan itu.
Baca SelengkapnyaHak angket merupakan kewenangan politik DPR, bukan pemerintah.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Indonesia ke depan butuh sosok pemimpin yang memahami problem kebangsaan.
Baca SelengkapnyaJokowi tetap menganggap sebuah kritikan sebagai kebebasan berekspresi.
Baca SelengkapnyaAnies berharap kinerja sungguh-sungguh dilakukan Tim Hukum Nasional AMIN terbayar dengan keputusan MK terhadap demokrasi lebih baik ke depan bagi Indonesia.
Baca SelengkapnyaDemokrasi tidak berjalan sesuai yang diharapkan dan didambakan oleh rakyat.
Baca SelengkapnyaKebijakan diputuskan sesuai dengan aspirasi publik.
Baca SelengkapnyaGundukan yang diduga gunung berapi itu beberapa kali diunggah di media sosial dan diberi nama Bledug Kramesan.
Baca Selengkapnya