'Jika Pilkada lewat DPRD tak ada Ahok, Ridwan Kamil atau Risma'
Merdeka.com - Wakil Ketua DPR Pramono Anung tiba-tiba nongol dan menemui massa pendemo di depan Gedung DPR. Dengan berjalan cepat, Pramono keluar dari pintu gerbang dan turut membaur dengan ratusan massa.
Melihat kedatangan pimpinan DPR itu, demonstran yang menolak disahkannya RUU Pilkada tersebut langsung bersorak ria. Mereka meminta Pramono untuk berorasi di atas mobil pickup, kendaraan yang digunakan pendemo melakukan orasi.
"Hak konstitusi kita mau diambil, mau dipasung, apakah saudara-saudara setuju?," kata Pramono di atas mobil, Jakarta, Kamis (11/9).
"Tidakkkk," jawab massa dengan berteriak.
Pramono melanjutkan orasinya. Dia pun menegaskan, bila pemilihan kepala daerah yang langsung dipilih rakyat melahirkan tokoh-tokoh lokal yang berprestasi dan mengutamakan kepentingan rakyat.
"Dengan pilkada langsung tokoh lokal muncul seperti Anas (Bupati Banyuwangi), Risma (Wali Kota Surabaya), Jokowi (Gubernur Jakarta), Ridwan Kamil (Wali Kota Bandung)," jelas Pramono.
"Munculnya tokoh ini mau dihambat. Dan kalau melalui DPRD, siapapun yang mau maju calon gubernur dan bupati wali kota, nanti tidak akan mengurus rakyat tapi hanya beberapa DPRD saja," tambahnya.
Menurut Pramono, ironis sekali bilamana pemilihan kepala daerah dipilih dan ditentukan oleh DPRD. Sebab, pemilihan presiden dan wakil presiden, pemilihan DPRD, semuanya melibatkan rakyat secara langsung dalam berdemokrasi.
Pramono pun mengajak semua elemen masyarakat untuk menolak disahkannya RUU Pilkada.
"Yang memilih pemimpinnya adalah rakyat, yang memilih presiden, DPR adalah rakyat. Mengapa yang memilih bupati saja rakyat tidak boleh memilih langsung. Tidak ada kata lain, lawan! lawan!," tandasnya.
(mdk/ian)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Sekjen PDIP membela Anies Baswedan yang dilaporkan pendukung Prabowo ke Bawaslu usai Debat Capres.
Baca SelengkapnyaBergabungnya Partai Golkar dan PAN dalam koalisi pendukung Prabowo sebagai Calon Presiden 2024 membawa angin segara kepada pengurus Partai Gerindra di daerah.
Baca SelengkapnyaHasanuddin menyebut membuat aturan baru tidak boleh menabrak aturan yang sudah ada.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Juri Ardiantoro mengaku, tidak ingin menanggapi apa yang disampaikan oleh Hasto.
Baca SelengkapnyaPolitikus PDIP, Adian Napitupulu menyatakan, pemberian pangkat jenderal kehormatan kepada Prabowo Subianto menyakiti korban pelanggaran HAM masa lalu.
Baca SelengkapnyaKeanggotaan partai politik Jokowi dipertanyakan setelah menyebut presiden boleh kampanye dan berpihak pada pasangan calon tertentu di pemilu.
Baca SelengkapnyaPrabowo menekankan bahwa tidak pernah menutupi apa pun dari rakyat.
Baca SelengkapnyaPolitikus Partai Gerindra resmi menjadi mualaf di hadapan sosok capres dan Imam Besar Masjid Istiqlal. Ini informasinya.
Baca SelengkapnyaIa juga belum bisa memastikan soal Megawati dan Prabowo Subianto.
Baca Selengkapnya