Jelang Pilkada, JPPR temukan 30 persen data pemilih bermasalah

Merdeka.com - Pelaksanaan Pilkada serentak yang bakal berlangsung pada tanggal 9 Desember 2015 sudah di depan mata. Namun Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) menilai masih terdapat sejumlah masalah yang ditemui di lapangan jelang Pilkada serentak.

"Dari 269 daerah terkait data pemilih, kita masih mendapati 30 persen masih bermasalah. Ada daerah yang datanya naik hingga 24 persen. Juga ada yang turun 14 persen dalam kurun waktu sebulan. Dari penetapan DPS (Daftar Pemilih Sementara) ke DPT (Daftar Pemilih Tetap)," kata Ketua JPPR, Masykurudin Hafidz dalam diskusi di Boplo, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (5/12).

Dia menegaskan, data pemilih merupakan salah satu kunci sukses pelaksanaan Pilkada. Sebab, hak konstitusi warga negara untuk memilih dan dipilih ada didalamnya.

Tetapi di sisi lain, kata dia, data pemilih juga menjadi salah satu objek untuk melakukan keculasan. Yaitu modal pasangan calon untuk memanipulasi data pemilih.

"Kalau naik tinggi itu berpotensi dimainkan untuk menggelembungkan suara, kalau turun itu berpotensi menghilangkan hak konstitusi," terangnya.

Masykurudin mengkhawatirkan lemahnya data pemerintah terkait jumlah pemilih tetap. Hal itu bisa menjadi celah bagi kecurangan terutama pada daerah-daerah yang kurang pengawasan.

"Berkaitan dengan logistik, saat ini logistik sedang dikirimkan, memang KPU beri tanggal logistik sesuai jadwal, itu untuk mengamankan agar logistik tidak sampai ke TPS datang lebih cepat dari waktunya. Mulai hari ini akan ditransfer, tapi kalau tingkat daerah beda-beda itu khawatir tidak sampai pada waktunya, ditambah kalau di jalan kena hujan dan sebagainya," jelasnya.