Jelang pemilu, anggaran bansos di kementerian membengkak

Merdeka.com - Menjelang pemilu, dana bantuan sosial (bansos) di kementerian selalu naik. Dari data yang dimiliki oleh LSM dari Koalisi untuk Akuntabilitas Keuangan (KUAK) Negara, dana bansos atau hibah tersebut cenderung lekat dengan korupsi dan rawan penyimpangan untuk dana politik.

"Kita lihat tren, jelang pemilu bansos naik. Implikasi ke bawah tidak tunjukkan signifikansi. Dana ratusan triliun tidak ada implikasi, kecuali untuk redam masalah, dan membuat citra pemerintah naik," kata Perwakilan KUAK Ray Rangkuti di Kompleks Parlemen, Senayan Jakarta, Selasa (18/6).

Terkait itu, KUAK mendatangi Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) di DPR. Ray mendesak supaya menindaklanjuti temuan tersebut, meminta untuk berkoordinasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan dan berkoordinasi dengan pemerintah untuk memoratorium alokasi dana bansos jelang Pemilu 2014.

Berdasarkan data KUAK, tiga besar kementerian yang memiliki peningkatan anggaran bansos periode 2012-2013 adalah Kementerian Agama dari Rp 5,56 triliun menjadi Rp 11,31 triliun. Kementerian Perumahan Rakyat dari Rp 1,22 triliun menjadi Rp 2,22 triliun. Kementerian Sosial dari Rp 2,74 triliun jadi Rp 3,35 triliun.

"Di lapangan, tidak tepat sasarana. Pada dasarnya bansos mengurangi masalah dan penyakit sosial. Tapi enggak di sana, tapi bansos digunakan sebagai lipstik politik," ungkapnya.

Di antara LSM yang tergabung dalam KUAK adalah Lingkar Madani Indonesia (Lima), Masyarakat Transparansi Indonesia (MTI), Transparansi Internasional Indonesia (TII), dan Indonesia Budget Center (IBC). (mdk/has)