Jelang Debat Capres, PDIP Banggakan Pembubaran HTI sampai Diplomasi Rohingya

Merdeka.com - KPU akan kembali menggelar debat kandidat capres ke empat pada Sabtu (30/3) malam besok. Tema yang akan dibahas yakni topik Ideologi, Pemerintahan, Keamanan serta Hubungan Internasional.

Ketua DPP PDIP Andreas Hugo Pareira menilai, topik debat keempat akan menarik perhatian publik mengingat topik-topik ini terdengar abstrak di kuping rakyat. Tetapi merupakan bidang-bidang vital dalam kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara.

Andreas mengatakan, baik Presiden petahana, Joko Widodo maupun penantangnya Prabowo perlu mengeluarkan kemampuan ekstra untuk menjelaskan kepada publik topik abstrak ini dengan contoh-contoh kasus kongkret untuk menggambarkan kepada publik apa yang menjadi visi-misi-strategi kebijakan dan program dalam bidang ideologi, pemerintahan, keamanan dan hubungan internasional.

"Kelebihan Jokowi sebagai petahana tentu pada pengalaman dan prestasi yang sudah ditunjukan pada publik. Dalam bidang ideologi tentu tidak perlu diragukan lagi komitmen Presiden petahana ini dalam mengawal Pancasila sebagai dasar negara. Keberanian Jokowi untuk membendung ideologi-ideologi transnasional yang menjadi antitesa terhadap Pancasila, seperti membubarkan organisasi seperti HTI merupakan contoh konkret sikap Jokowi yang tegas dalam mengawal ideologi Pancasila," jelas Andreas kepada merdeka.com, Jumat (29/3).

Yang dibutuhkan ke depan, lanjut Andreas, di samping membendung, juga pemerintah memfasilitasi proses pembumian Pancasila sebagai landasan filosofi dan sebagai pandangan hidup berbangsa dan bernegara. Ini harus muncul dalam program-program pemerintahan 5 tahun k depan.

Dalam bidang pemerintahan tentu membangun pemerintahan yang efektif; koordinasi antar instansi-instansi pemerintah, birokrasi yang efektif dengan semangat pelayanan publik harus menjadi fokus. Lebih dari itu, tutur dia, rakyat pasti ingin mengetahui program konkret apa yang akan dilakukan Jokowi untuk membangun pemerintahan yang bersih; bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

"Dalam bidang pertahanan dan Keamanan, membangun TNI yg profesional, terlatih didukung oleh Alutsista yang memadai di 3 matra; darat, laut dan udara harus menjadi perhatian utama. Sementara aspek non military security dan Kemendagri yang menjadi wilayah tugas kepolisian perlu ditingkatkan. Kemampuan Densus 88 dalam mengatasi terorisme dan BNN dalam penanggulangan ancaman narkoba perlu semakin ditingkatkan, karena dua aspek keamanan ini merupakan non military security threath paling serius yang kita hadapi saat ini," jelas Andreas.

Sedangkan pada bidang hubungan internasional, tambah Andreas, politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif dengan peningkatan peran untuk melayani misi pembangunan dalam negeri harus semakin ditingkatkan. Perwakilan-perwakilan luar negeri kita harus menjadi agent of diplomacy dan agent of foreign trade and investment Perlindungan WNI harus lebih baik.

"Perjuangan diplomasi untuk kemerdekaan Palestina harus semakin konsisten dilaksanakan. Peningkatan peran politik luar negeri dalam 4,5 tahun terakhir baik di kawasan misalnya dalam penanganan kasus Rohingnya, maupun keberhasilan diplomasi menggolkan Indonesia menjadi anggota tidak tetap DK PBB merupakan contoh puncak-puncak keberhasilan politik luar negeri pemerintahan Jokowi 2014-2019," tutup Andreas.