Merdeka.com - Masa kampanye telah dimulai. Beberapa partai politik telah mengkampanyekan program-programnya pada masyarakat. Contohnya Partai Solidaritas Indonesia atau PSI dan Partai Keadilan Sejahtera atau PKS.

PKS dan PSI sama dengan partai yang lain, juga menawarkan janji-janji manis pada masyarakat. Ada beberapa janji PKS dan PSI yang menjadi sorotan dan pembicaraan publik.

Berikut rencana PSI dan PKS jika memenangkan Pemilu 2019:

Larang Pejabat Poligami

Salah satu janji PSI yang menjadi sorotan adalah soal poligami. PSI akan memberlakukan larangan poligami bagi pejabat eksekutif, legislatif dan yudikatif serta Aparatur Sipil Negara atau PNS.

Caranya, PSI akan memperjuangkan revisi atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang memperbolehkan poligami.

Siap Tak Digaji

Jika lolos parliamentary threshold, anggota dewan dari PSI siap tak digaji. Namun dengan catatan, bila kinerja partainya terbukti buruk di parlemen. "Jika diberi amanat sebagai wakil rakyat kelak, sebagai wujud konsistensi, kami juga bersedia tidak digaji jika terbukti berkinerja buruk," ucap Ketua DPP PSI Tsamara Amany.Menurutnya, pemberian gaji pada anggota DPR didasarkan pada prinsip meritokrasi. Di mana anggota yang berhak menerima gaji adalah berkinerja baik.

Menaikkan Batas Usia Pernikahan

PSI berencana menaikkan batas usia pernikahan bagi wanita menjadi 18 tahun. Rencana ini dicetuskan agar tak ada lagi perempuan yang putus sekolah karena menikah.  Batas usia pernikahan ini dilakukan melalui revisi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.Selain itu, PSI juga akan menyelesaikan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual yang mandek di DPR. "UU ini akan menjadi sebuah payung hukum untuk melindungi dan memberikan bantuan ketika perempuan menjadi korban kekerasan," kata Grace Natalie.

Membebaskan Pajak Motor dan SIM Seumur Hidup

Sementara PKS berencana membebaskan pajak motor dan juga memberlakukan Surat Izin Mengemudi (SIM) seumur hidup. Namun rencana mereka justru dikritik dari berbagai pihak. PKS lalu menjelaskan rencana mereka. Juru Bicara PKS, Pipin Sopyan mengatakan aturan penghapusan pajak motor ini akan diterapkan untuk kendaraan yang baru dan telah lama dibeli sebelum usulan aturan digagas. "Dan yang kami maksud dengan pajak adalah segala kewajiban baik material maupun imaterial yang biasa dikeluarkan," jelas Pipin."Dan terkait dengan SIM dari mulai SIM A, B, C, sampai D. Jadi itu adalah salah satu janji yang akan kami lakukan dalam UU," katanya.