Merdeka.com - Jalan tak mudah tengah dihadapi calon petahan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Selayaknya seorang incumbent, serangan demi serangan tertuju kepada Ganjar.

Bukan cuma dari luar, serangan juga datang dari internal partai yang menaungi Ganjar yakni PDIP. Berbondong-bondong bupati di Jawa Tengah dari PDIP mendaftar penjaringan calon gubernur ke PDIP.

Hingga kini, PDIP belum menentukan pilihan. Jawa Tengah dianggap sakral bagi PDIP, sebab provinsi ini kerap diidentikan dengan kandang Banteng. Sudah lima belas tahun, PDIP berkuasa di Jawa Tengah.

Calon lawannya di Pilgub Jateng yang kerap menyentil kepemimpinan Ganjar, adalah Wakil Ketua Umum Gerindra Ferry Juliantono. Ferry kini tengah gencar blusukan di Jateng demi mendapatkan rekomendasi dari partai untuk bertarung di Jateng.

"Ini tanggung jawab saya sebagai bakal calon Gubernur Jawa Tengah untuk mendengarkan langsung apa yang diinginkan masyarakat dan apa yang mereka inginkan bagi pimpinan baru Jawa Tengah 2018-2023," ujar Ferry di hadapan para pengurus DPC dan PAC Gerindra Kabupaten Cilacap, Selasa (10/10).

Dalam blusukannya itu, Ferry mendapat keluhan kepemimpinan Ganjar. Menurut dia, tak ada perubahan yang dibawa Ganjar selama hampir lima tahun memimpin Jawa Tengah.

"Masyarakat ingin perubahan. Banyak janji kampanye yang tidak terwujud. Dan dari masyarakat saya dengar langsung kalau Gubernur sekarang tidak melakukan apa-apa," kata Ferry yang juga didukung organisasi buruh, nelayan dan petani.

Jalan Ganjar tak mudah untuk bisa kembali berkuasa di 'kandang banteng'. Apalagi, Ganjar mendapatkan perlawan dari internal PDIP itu sendiri. 25 Bakal calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah mendaftar lewat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Penentu rekomendasi ada di tangan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.

Para politisi PDIP tak segan mengkritik kepemimpinan Ganjar. Termasuk Wali Kota Magelang Sigit Widyonindito. Sigit memiliki data, angka kemiskinan di Jateng hanya turun satu persen saja selama kepemimpinan Ganjar.

"Pasti, itu yang saya tergelitik. Di Jawa Tengah angka kemiskinan kalau enggak salah turunnya hanya 1 persen. Saya tidak bermaksud membandingkan. Tidak," kata Sigit.

Sigit menjelaskan, berdasarkan dari pengalamannya, program pengentasan kemiskinan harus dirumuskan secara matang dan komprehensif.

"Harus dirumuskan. Masyarakat yang paling dibutuhkan apa? Jangan digebyah uyah semuanya harus dibelikan mesin jahit, semuanya tidak begitu," jelasnya.

Menurutnya, seorang pemimpin yang ingin mengubah kondisi kemiskinan harus benar-benar turun ke lapangan. Seorang pemimpin harus mengerti apa yang dibutuhkan rakyat miskin. Pasalnya, setiap daerah mempunyai karakter daerah itu sendiri dan itu berbeda.

"Harus berani turun, rakyat yang paling dibutuhkan apa? Ke-skillannya itu tidak sama. Di Magelang, di Purwodadi, di Demak, Jepara enggak sama. Kita lihat langsung, kita rumuskan. Nah, kalau pemimpin tidak bergerak pada kemajuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat ngapain?" ungkapnya.

Ganjar tidak menampik. Dia mengakui bahwa angka kemiskinan hanya turun satu persen. Namun menurutnya, persoalan kemiskinan harus ada kerja sama antara pemerintah pusat dan daerah.

"Kalau stagnan enggak. Turun tapi pelan-pelan. Wong saya juga gregeten kok. Saya juga gregeten sama. Di Kabupaten/kota sama. Di nasional juga sama. Bahkan kemarin saya mendampingi Pak Presiden, Pak Jokowi pun kita juga berpikir yang sama. Maka kemudian polanya tidak bisa dengan seperti itu. Maka harus keroyokan ya. Mesti royokan. Bahwa itu menjadi prioritas ya," kata Ganjar, Jumat (11/8).