Merdeka.com - Mahasiswa berencana menggelar demo pada saat pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih pada 20 Oktober 2019 mendatang. Demo itu akan dilakukan apabila hingga 14 Oktober, Presiden Joko Widodo belum menerbitkan Perppu terkait UU KPK hasil revisi.

Ketua MPR Bambang Soesatyo mengimbau, mahasiswa agar demo dilakukan di hari lain atau setelah pelantikan. Sebab, dia menegaskan, pihaknya siap menerima kedatangan mahasiswa untuk berdiskusi terkait UU KPK hasil revisi.

"Kalau ada yang niat masih mau demo, saya imbau masih ada hari esok, masih ada tanggal 21 tanggal 22, dan kami di parlemen terbuka, saya yakin temen-temen di DPR terbuka dan menerima berbagai aspirasi," kata Bamsoet di Komplek Parlemen Senayan, Selasa (9/10).

Politikus Golkar itu percaya mahasiswa akan mengedepankan kepentingan negara dengan mendukung pelantikan yang tertib. Sehingga demi menjaga citra bangsa Indonesia, dia mengungkapkan, akan lebih elok tidak ada demo saat pelantikan presiden nanti.

"Karena ini kepala negara lain negara sahabat akan hadir, maka kita harus menjaga pelantikan Presiden harus berlangsung dengan khidmat dan lancar. Saya miliki keyakinan bahwa seluruh elemen bangsa kita akan lebih mengedepankan kepentingan bangsa," tutup Bamsoet.

Sebelumnya, Majelis Pemusyawaratan Rakyat (MPR) RI akan memundurkan pelantikan Joko Widodo-Ma'ruf Amin pada Minggu (20/10) dari semula pukul 10.00 WIB menjadi pukul 16.00 WIB. Bamsoet menyatakan pemunduran itu masih wacana dan masih akan dibahas dalam rapat pimpinan MPR dan Setneg.

"Jadi ini ada wacana, belum," katanya.

Dia menyebut alasan pemunduran adalah untuk memberi waktu ibadah bagi umat kristiani dan car free day (CFD).

"Kita ingin mengedepankan toleransi satu karena itu hari libur, hari minggu maka harus tidak boleh ada rakyat kita yang terganggu dalam melakukan ibadahnya, kedua ada car free day kita juga tidak ingin ada rakyat kita yang terganggu melakukan olahraga dalam hal car free day," jelasnya.

Reporter: Delvira HutabaratSumber: Liputan6.com