Jadi Jurkam, Jokowi dinilai bisa timbulkan masalah

Merdeka.com - Keputusan PDI Perjuangan untuk memilih Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) menjadi juru kampanye dalam pemilihan gubernur Jawa Barat terhadap pasangan Rieke Diah Pitaloka dan Teten Masduki dinilai dapat menimbulkan masalah besar.

Pengamat Hukum Tata Negara Irman Putra Sidin mengatakan, bukan suatu hal yang benar ketika Jokowi menjadi juru kampanye di wilayah Jawa Barat untuk memenangkan Rieke dan Teten dalam pemilihan gubernur Jawa Barat.

Sebab, kata dia, akan terjadi sebuah konflik kepentingan ketika pasangan calon yang diusung Jokowi nyatanya tidak menang dalam pilkada. Akibatnya nanti, yang dirugikan adalah masyarakat.

"Kayak fenomena Jokowi kampanye ke Jabar, bisa enggak kerjasama sama Gubernur Jabar nanti jika ternyata yang terpilih orang lain nanti. Kan nanti berantem," kata Irman saat diskusi kenegaraan dengan tema Menakar Peran DPD di Tahun Politik, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (20/2).

Namun, dia pun tidak serta merta menyalahkan Jokowi yang turun gunung demi memenangkan Rieke dan Teten di Pilgub Jabar. Menurut Irman, kesalahan ada pada aturan perundangan yang tidak melarang pejabat negara melakukan aktivitas di luar kedinasan.

"Untuk kondisi sekarang apa yang dilakukan Jokowi itu yang terjadi di seluruh pejabat, karena memang sistem kita yang memberikan ruang. Yang salah mungkin karena tidak ada izin dari atasannya Mendagri," imbuhnya.

Sehingga ke depan, dia menyarankan agar DPR membuat aturan penegasan terkait fungsi pejabat negara yang dilarang melakukan aktivitas di luar kedinasan. Atau paling tidak, lanjut dia, para pejabat negara yang hendak melakukan aktivitas di luar kedinasan meminta izin kepada atasannya.

"Kalau presiden ya kirim surat ke MPR," tandasnya. (mdk/war)