Isu reshuffle menguat, beranikah Jokowi copot menteri dari parpol?

Merdeka.com - Belum genap setahun kabinet yang dibentuk Presiden Jokowi bekerja, wacana reshuffle terus bergulir. Belakangan, isu itu semakin kencang dengan hasil-hasil survei yang menunjukkan kinerja beberapa menteri jauh dari harapan.

Jokowi sendiri telah meminta para menteri melaporkan kinerja mereka untuk dinilai. Wapres Jusuf Kalla juga pernah menyatakan jika reshuffle akan berlangsung setelah lebaran.

Beberapa menteri yang menjadi sasaran kritik berasal dari partai. Tapi beranikah Jokowi mengotak-atik susunan pembantunya yang berasal dari parpol pendukungnya?

Minggu (21/6) lalu, Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia (KedaiKOPI) merilis hasil survei mereka terhadap responden yakni para profesional di Jakarta. Terdapat empat menteri dengan nilai terendah dalam kinerja di kabinet Kerja Presiden Joko Widodo.

"Di antara mereka ada Yasonna H. Laoly (Menkum HAM), Sofyan Djalil (Menko perekonomian), Puan Maharani (Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan), Sudirman Said (Menteri ESDM)," kata Pengamat Komunikasi Politik Universitas Paramadina Hendri Satrio di Kedai Kopi, Menteng Jakarta Pusat, Minggu (21/6).

Untuk Menkum HAM Yasonna Laoly sebanyak 52,4% responden minta untuk direshuffle, Menko Bidang Perekonomian Sofyan Djalil sebesar 50,8%, sedangkan Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani sebesar 59,6% dan terakhir Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said sebesar 38,4%.

Menurut Satrio, responden menilai menteri perlu dirombak atau tidak berdasarkan kinerja. Seperti dalam memahami tugas dan fungsi pokok kementerian, pemahaman visi kementerian, pemahaman proses pengambilan keputusan dan pemahaman kebijakan kementerian.

"Mereka justru lebih memilih menteri yang miskin terobosan dan lebih banyak diam. Dibanding menteri banyak terobosan tapi kontroversial dan cari aman," kata Satrio memberikan keterangan kepada awak media.

Selanjutnya Satrio menilai Menteri Sofyan Djalil bernilai rendah karena kondisi perekonomian Indonesia yang labil.

"Mereka kan berasal dari kalangan kelas menengah yang paham dengan ekonomi. Ada kekhawatiran dari harga kebutuhan pokok mahal, harga bbm mahal dan biaya berobat yang mahal," terangnya.

Dari survei ke seluruh menteri, Puan Maharani menduduki posisi teratas untuk dirombak. Kenapa? (mdk/bal)