Merdeka.com - Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto dan Wakil Sekjen PDIP Ahmad Basarah bakal menemui Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar (Cak Imin) untuk membahas isu perebutan kursi Menteri Desa yang saat ini dijabat oleh kader PKB, Marwan Jafar. Pertemuan tersebut dilakukan agar tidak terjadi kesalahpahaman antara kedua partai.

"Tidak ada (persoalan PDIP dan PKB), tidak ada. Kami sama sekali tak ada perjuangan dengan PKB. Oleh karena itu, saya bersama Pak Sekjen minggu depan Cak Imin pulang dari luar negeri, kita bertemu. Agar tak ada kesalahpahaman gitu. Agar tak terjadi kesalahpahaman dari dinamika komunikasi politik lewat media," kata Ahmad Basarah di Kantor DPP PDIP Lenteng Agung, Jakarta, Kamis (7/4).

Menurutnya, tak pernah ada pernyataan PDIP ingin merebut kursi menteri desa yang dijabat Marwan Jafar. Padahal, kata dia, reshuffle adalah kewenangan hak prerogatif Presiden.

"Dengan demikian, kritik terhadap menteri PKB, yang sekarang dipersoalkan teman-temen PKB, sikap resmi PDIP, kami sama sekali tak pernah mengomentari atau meminta menteri PKB diganti. Jadi, sekali lagi, urusan mengganti menteri itu adalah urusan prerogatif presiden," kata dia.

Sementara di kesempatan yang sama, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menduga ada pihak lain yang ingin mengadu domba PDIP dengan PKB soal rebutan menteri desa. Padahal PDIP tak pernah melakukan hal tersebut pada pemerintah sebelumnya.

"Ada yang mau adu domba, Neo Divide at Impera. Kita bukan kapasitas untuk mengambil jabatan seseorang, itu bukan etika PDIP," kata Hasto.

Menurut dia, penilian kinerja menteri kabiner kerja hak prerogatif Presiden Jokowi. Saat ini, pihaknya hanya memberikan masukan terhadap program pemerintah kepada Presiden Jokowi.

"Apapun ini kan budaya timur, ini bukan budaya barat yang bisa mencela orang perorang di depan umum, bukan sesuka hati, karena kita berpolitik sesuai budaya indonesia," kata dia.