Follow
Ini yang bikin Mendagri pikir-pikir terapkan e-voting di Pemilu 2019
Merdeka.com - Kementerian Dalam Negeri berharap sistem pemungutan suara secara elektronik (e-voting) dapat diterapkan pada Pemilu 2019. Keinginan ini turut dibahas dalam pertemuan antara Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Komisi Pemilihan Umum (KPU) dengan Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (9/8) pagi.
Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo menjelaskan, permasalahan penerapan sistem e-voting oleh KPU bukan dikarenakan faktor pergantian sistemnya. Namun, kendala terbesar merupakan saat rekapitulasi suara.
"Saya kira permasalahan yang ada di KPU bukan e-voting, tapi e-rekap," kata Tjahjo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (9/8).
Tjahjo menjelaskan, rekapitulasi suara pada sistem saat ini dilakukan secara transparan, yakni rekapitulasi di tiap Tempat Pemungutan Suara (TPS) disaksikan oleh saksi dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), masyarakat, saksi partai politik sampai saksi dari calon Presiden. Hal inilah yang membuat e-voting ditakutkan tak terealisasi.
"E-rekapnya tentu akan jadi pertimbangan oleh kita semuanya," katanya.
(mdk/lia)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Masyarakat Indonesia patut bersyukur dan bersuka cita karena telah melewati proses Pemilu 2024
Baca Selengkapnya
Jenderal Bintang Empat tersebut pun mewanti-wanti pentingnya menjaga kerukunan dan perdamaian selama proses pemilu.
Baca Selengkapnya
Para pelawak itu bersaing memperebutkan suara dari daerah pemilihan masing-masing dengan kolega satu partai maupun partai politik lain.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Berkali-kali Jadi Capres, Para Politikus Luar Negeri Ini Selalu Kalah dalam Pemilu, Ada yang Sampai 10 Kali
Baca Selengkapnya
Pemilihan Umum (Pemilu) adalah proses demokratis yang dilakukan secara periodik di suatu negara untuk memilih wakil rakyat atau pemimpin tertentu.
Baca Selengkapnya
Dalam sistem ini, pemilih memberikan suaranya kepada partai politik, bukan kandidat individual.
Baca Selengkapnya
Istana mempersilakan masyarakat melapor ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) apabila memang ada kecurangan dalam proses Pemilu 2024.
Baca Selengkapnya
Sebaiknya MK difungsikan agar proses dari pemilu cepat selesai, legitimasi rakyat diterima dan pemerintahan bisa berjalan.
Baca Selengkapnya
Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI, Totok Hariyono menyatakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) bagian dari upaya mencari kebenaran.
Baca Selengkapnya