Ini tanggapan Gerindra setelah 'disentil' SBY

Merdeka.com - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) belum lama ini menyindir wacana yang diembuskan para bakal calon presiden (capres) untuk kembali ke undang-undang dasar 1945 sebelum diamandemen. Setelah ditelusuri, ternyata kritik SBY itu ada dalam Manifesto Perjuangan Partai Gerindra.

Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani menanggapi santai kritik SBY tersebut. Menurutnya, apa yang diucapkan orang nomor satu Indonesia itu merupakan sebuah nasihat.

"Presiden SBY itu kan presiden dua periode, dia tahu betul mengendalikan Indonesia dalam masyarakat sangat banyak. Karena itu presiden perlu mengingatkan bangsa Indonesia bahwa situasi saat ini berbeda," kata Muzani di Hotel Dharmawangsa, Jakarta, Kamis (8/5).

Menurut Muzani, pernyataan SBY itu khususnya memang ditujukan kepada para bakal capres termasuk untuk Prabowo Subianto. Walau demikian, pihaknya sangat menerima kritik tersebut.

"Pernyataan SBY itu sangat bijak. Pak prabowo dan Gerindra, menganggap ucapan SBY adalah upaya mengingatkan kita semua," jelasnya.

"Apa yang dilakukan Pak SBY itu normatif, mengingatkan kita semua. Itu masukan yg sangat penting bagi rakyat indonesia," tambahnya.

Di samping itu, masih lewat video di Youtube, SBY juga mempertanyakan janji-janji para bakal capres untuk menasionalisasi aset Indonesia yang dikuasai perusahaan asing.

Frasa 'nasionalisasi aset asing' memang tidak ada persis dalam manifesto. Namun keseluruhan manifesto Gerindra dalam bidang ekonomi mengkritik sistem ekonomi liberal-kapitalistik yang tidak menguntungkan rakyat.

Menyikapi hal itu, Muzani dengan tegas menampik tudingan tersebut bila dikatakan bahwa Prabowo bakal melakukan nasionalisasi bila terpilih menjadi presiden kelak.

"Dia (Prabowo) tidak anti investasi asing. Dalam zaman ini, kita harus hormati perjanjian internasional," ungkapnya.

Sementara itu, di lokasi yang sama, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon juga mengutarakan hal senada perihal 'nasionalisasi aset asing' dalam manifesto. Namun, menurutnya, yang berbahaya itu adalah menjual aset negara.

"Kita harus menghargai kontrak-kontrak itu. Tapi tidak mungkinlah menasionalisasi. Yang berbahaya itu menjual aset negara," terang Fadli.