Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Ini Susunan Pimpinan Fraksi PKS di DPR dan MPR 2019-2024

Ini Susunan Pimpinan Fraksi PKS di DPR dan MPR 2019-2024 Gedung DPR. ©2015 merdeka.com/muhammad luthfi rahman

Merdeka.com - Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai Keadilan Sejahtera mengukuhkan kepengurusan Fraksi PKS di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Republik Indonesia untuk periode tahun 2019-2024. Seperti diketahui, rencananya seluruh anggota DPR-MPR akan dilantik secara resmi di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (1/10) besok.

Surat Keputusan DPP PKS No 177 dan 178 dibacakan oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) PKS Mustafa Kamal, Senin pagi (30/9) dalam sebuah upacara pengukuhan yang dilakukan di Kantor DPTP PKS, di kawasan Pasar Minggu, Jakarta Selatan.

Berikut adalah susunan pimpinan Fraksi MPR dan DPR RI:

Fraksi PKS MPR RI

Ketua: Tifatul Sembiring

Wakil Ketua 1: Mustafa Kamal

Wakil Ketua 2: Al Muzzammil Yusuf

Sekertaris 1: Johan Rosihan

Sekertaris 2: Andi Akmal Pasluddin

Bendahara: Saadiah Uluputty

Anggota: Ahmad Syaikhu

Anggota: Abdul Fikri Faqih

Anggota: KH Aus Hidayat Nur

Fraksi PKS DPR RI

Ketua: Jazuli Juwaini

Wakil Ketua Bidang Politik Hukum dan Keamanan: Sukamta

Wakil Ketua Bidang Industri dan Pembangunan: Mulyanto

Wakil Ketua Bidang Kesejahteraan Rakyat: Netty Prasetiyani

Wakil Ketua Bidang Ekonomi dan Keuangan: Ecky Awal Mucharam

Wakil Ketua Bidang Kinerja: Adang Daradjatun

Sekretaris Fraksi DPR RI: Ledia Hanifa A

Bendahara Fraksi DPR RI: Habib Aboe Bakar Alhabsyi

(mdk/eko)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
DPR Sahkan RUU DKJ jadi Undang-Undang, PKS Menolak

DPR Sahkan RUU DKJ jadi Undang-Undang, PKS Menolak

DPR mengesahkan RUU tentang Daerah Khusus Jakarta (DKJ) menjadi UU dalam rapat paripurna ke-14.

Baca Selengkapnya
Dipanggil Terkait Kasus Korupsi Eks Mentan SYL, Kepala Bapanas Arief Prasetyo Tak Penuhi Panggilan KPK

Dipanggil Terkait Kasus Korupsi Eks Mentan SYL, Kepala Bapanas Arief Prasetyo Tak Penuhi Panggilan KPK

Arief Prasetyo meminta penjadwalan ulang. Ali menjamin, KPK akan menginformasikan jadwal pemeriksaan berikutnya.

Baca Selengkapnya
Sidang Paripurna, PDIP dan PKB Minta Pimpinan DPR Serius Sikapi Wacana Hak Angket Pemilu

Sidang Paripurna, PDIP dan PKB Minta Pimpinan DPR Serius Sikapi Wacana Hak Angket Pemilu

Sebab, dia menilai saat ini pengawasan DPR RI pada Pemilu 2024 tak ada marwahnya.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
PKS Temukan Kasus Dugaan Penggelembungan Suara DPR RI di Dapil Jawa Barat VI

PKS Temukan Kasus Dugaan Penggelembungan Suara DPR RI di Dapil Jawa Barat VI

PKS memperingatkan kepada para penyelenggara untuk bersikap amanah dan tidak mencuri suara rakyat.

Baca Selengkapnya
KPK Tetapkan Kepala BPPD Sidoarjo Jadi Tersangka Korupsi Pemotongan Insentif Pegawai

KPK Tetapkan Kepala BPPD Sidoarjo Jadi Tersangka Korupsi Pemotongan Insentif Pegawai

AS ditahan 20 hari pertama terhitung tanggal 23 Februari 2024 sampai dengan 13 Maret 2024 di Rutan KPK.

Baca Selengkapnya
Komisioner KPU Diperiksa DKPP, Rekapitulasi Nasional Diskors Sementara

Komisioner KPU Diperiksa DKPP, Rekapitulasi Nasional Diskors Sementara

Pemeriksaan terkait dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu.

Baca Selengkapnya
DPR RI dan Pemerintah Sepakati RUU DKJ Disahkan di Paripurna

DPR RI dan Pemerintah Sepakati RUU DKJ Disahkan di Paripurna

DPR RI dan pemerintah menyepakati Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) dibawa ke Rapat Paripurna untuk disahkan.

Baca Selengkapnya
PPP Tegaskan Siap Dukung Hak Angket Usut Dugaan Kecurangan Pemilu 2024

PPP Tegaskan Siap Dukung Hak Angket Usut Dugaan Kecurangan Pemilu 2024

Sikap tegas mendorong hak angket di DPR agar pelaksanaan pemilu serentak pada 14 Febuari lalu dapat terang benderang.

Baca Selengkapnya
PPP Belum Ambil Sikap Hak Angket Pemilu, Singgung Ketua DPR Puan Maharani di Luar Negeri

PPP Belum Ambil Sikap Hak Angket Pemilu, Singgung Ketua DPR Puan Maharani di Luar Negeri

Kendati demikian, dia menghormati sikap dari fraksi di DPR yang telah menyatakan akan mendukung hak angket.

Baca Selengkapnya