Ini solusi politikus senior PDIP atasi kisruh PPP
Merdeka.com - Mantan Sekjen PDIP Pramono Anung prihatin dengan kisruh yang terjadi di internal PPP. Apalagi PDIP, pernah menjalin kerja sama dengan PPP saat Megawati Soekarnoputri menjadi presiden tahun 2002 lalu.
Dia tidak melihat perpecahan yang terjadi di PPP karena bedanya keinginan ingin membangun koalisi dengan PDIP atau Partai Gerindra. Dia menilai, PDIP dan PPP punya kedekatan dan hubungan yang baik.
"Saya tidak tahu itu. Saya tidak ingin mencampuri urusan partai lain. Sebagai politisi yang bergaul dan mempunyai komunikasi yang baik dengan PPP, terus terang kita menyayangkan. Kita punya pengalaman koalisi dengan PPP pada pemerintahan Bu Mega, dan hubungan itu sangat baik," ujar Pramono di Gedung DPR, Jakarta, Senin (21/4).
Pramono berharap, kisruh yang terjadi di PPP dapat segera selesai. Dia meminta agar kalangan elite melepas ego masing-masing untuk kembali membuat PPP solid.
"Kalau kemudian sekarang ini ada pertarungan di internal PPP, tentunya kita hanya bisa mengharapkan dan mendoakan mereka segera bisa bersatu kembali, melepaskan ego dan ambisi yang ada," imbuhnya.
Ihwal niatan PDIP untuk berkoalisi dengan parpol berbasis Islam termasuk PPP, menurut dia, hal itu sudah dilakukan. Namun, dia belum dapat memastikan apakah ada parpol Islam yang ikut dalam gerbong PDIP di Pilpres 2014 Juli nanti.
"Kita sudah berkomunikasi dan berbicara dengan seluruh partai yang ada. Politik kita itu kan selalu ingin ikut yang menang, nggak ada yang mau ditinggalkan. Oleh karena itu kita lihat arah angin setelah 5 Mei siapa yang akan menang pasti semua akan berlomba-lomba ikut yang menang," tegas dia.
Dia pun tak tahu apakah PPP salah satu parpol yang masuk radar PDIP untuk bangun koalisi. Namun, dia yakin hal itu sudah dibahas oleh Megawati dan Jokowi.
"Karena kewenangan itu ada di Jokowi dan Bu Mega. Tentunya secara tertutup pasti ada pembicaraan. Kan pertemuan itu ada yang terbuka dan tertutup, mengenai bagaimananya nantilah sebentar lagi," pungkasnya.
Diketahui, PPP akhirnya menonaktifkan ketua umumnya Suryadharma Ali karena melakukan pemecatan terhadap sejumlah pengurus akibat mengkritik kehadirannya di kampanye Gerindra dan menyatakan koalisi dengan partai pimpinan Prabowo Subianto itu. Beredar kabar, kubu penentang justru ingin berkoalisi dengan PDIP bersama Jokowi.
(mdk/ded)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya