Ini penjelasan Nurdin halid soal politik transaksional jelang Munas

Merdeka.com - Petinggi Golkar, Nurdin Halid mengklarifikasi dugaan adanya intimidasi dan politik transaksional jelang munas Golkar. Kesepakatan dengan DPD I dalam pertemuan Rabu (17/2) kemarin, menurut dia, adalah suatu langkah antisipasi agar Munas berjalan secara akuntabel dan transparan.

"Jadi begini, kita kemarin ketemu seperti sebuah silahturahmi agar munas bisa berjalan transparan dan akuntabel," kata Nurdin ketika dihubungi merdeka.com di Jakarta, Kamis (18/2).

Dalam pertemuan itu, anggota DPD II mengungkap adanya calon kandidat yang membagi-bagi uang kepadanya. "Ada keresahan anggota karena ada kandidat tertentu yang membagi uang kepadanya," jelas dia.

Menurut Nurdin, laporan anggota itu kemudian diskusikan. Mereka akhirnya mengeluarkan empat kesepakatan yang intinya melarang adanya politik transaksional dan kewajiban calon ketua umum untuk memaparkan visi misinya kepada DPD I dan DPD II.

"Intinya beri keleluasaan untuk semua DPD I dan II untuk tahu semua misi para calon. Tidak boleh ada politik transaksional," pungkas dia.