Pansus revisi UU Pemilu masih buka lobi pemerintah sebelum paripurna

Merdeka.com - Panitia Khusus revisi UU Penyelenggaraan Pemilu akan membawa lima paket yang masing-masing berisi lima isu krusial untuk dibahas dalam rapat paripurna 20 Juli 2017. Lima paket ini dibawa setelah forum lobi tak berhasil mencapai kesepakatan.

Ketua Pansus revisi UU Penyelenggaraan Pemilu, Lukman Edy mengatakan, keputusan tersebut diambil setelah lobi antara kelompok fraksi dan pemerintah dalam rapat Pansus di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (13/7) malam, gagal mencapai kesepakatan untuk memilih salah satu dari lima opsi paket.

Rapat paripurna 20 Juli akan mengambil keputusan lima isu krusial revisi UU Pemilu. Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu mengatakan, meskipun Pansus dan Pemerintah gagal mencapai kesepakatan, tetap terbuka proses lobi sampai sebelum penyelenggaraan rapat paripurna.

Berikut isi lima paket revisi UU pemilu:

Paket A:

Presidential threshold (20-25 persen)

Parliamentary threshold (empat persen)

Sistem pemilu (terbuka)

Alokasi kursi (3-10 kursi)

Metode konversi suara (saint lague murni)

Paket B:

Presidential threshold (nol persen)

Parliamentary threshold (empat persen)

Sistem pemilu (terbuka)

Alokasi kursi (3-10 kursi)

Metode konversi suara (quota hare)

Paket C:

Presidential threshold (10-15 persen)

Parliamentary threshold (empat persen)

Sistem pemilu (terbuka)

Alokasi kursi (3-10 kursi)

Metode konversi suara (quota hare)

Paket D:

Presidential threshold (10-15 persen)

Parliamentary threshold (lima persen)

Sistem pemilu (terbuka)

Alokasi kursi (3-8 kursi)

Metode konversi suara (saint lague murni)

Paket E:

Presidential threshold (20-25 persen)

Parliamentary threshold (3,5 persen)

Sistem pemilu (terbuka)

Alokasi kursi (3-10 kursi)

Metode konversi suara (quota hare) (mdk/noe)