Ini kata PDIP elite NasDem & Hanura tolak KIH damai dengan KMP

Merdeka.com - Elite Partai NasDem dan Hanura menolak kesepakatan perdamaian antara Koalisi Indonesia Hebat (KIH) dengan Koalisi Merah Putih (KMP) jika ada politik transaksional dan mengubah UU MD3. Namun politikus PDIP Pramono Anung menepis retaknya hubungan partai politik di Koalisi Indonesia Hebat (KIH).

"Sampai saat ini sama semua," kata Pramono usai melakukan pertemuan di rumah Ketua Umum PAN Hatta Rajasa di Perumahan Golf Mansion Nomor 26, Jalan RS Fatmawati, Cilandak Barat, Jakarta Selatan, Rabu (12/11).

Mantan wakil ketua DPR itu malah mempertanyakan kembali kepada awak media siapa politikus yang menyatakan penolakan kesepakatan damai tersebut. Saat disebut nama Ketua Fraksi Partai NasDem di DPR Viktor Laiskodat yang menyebutkan itu, Pramono malah terlihat sumringah.

Dia malah mengatakan hal itu bukan wewenang Viktor Laiskodat. Menurutnya, cuma Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh yang memiliki otoritas di NasDem.

"Ya kalau itu bicara saja Surya Paloh. Beliau kan yang punya otoritas," katanya.

Seperti diketahui, Ketua Fraksi Partai NasDem di DPR Viktor Laiskodat tak rela jika ada kesepakatan mengubah Tata Tertib DPR dan merevisi UU MPR, DPR, DPD dan DPRD. Sebab, kesepakatan kedua kubu soal penambahan jumlah pimpinan komisi dari empat menjadi lima orang, mau tidak mau harus mengubah dua aturan tersebut.

"NasDem itu prinsipnya bukan soal pembagiannya, kalau hanya untuk mengubah Tatib dan MD3 demi mendapatkan unsur pimpinan, kami nggak mau," kata Ketua Fraksi Partai NasDem DPR Victor Laiskodat saat dihubungi merdeka.com, Selasa (11/11).

Menurut dia, kesepakatan KIH dan KMP harus diselesaikan dengan musyawarah mufakat karena pihaknya tidak ingin berakhir dengan pembagian kursi pimpinan.

Selain Viktor, Ketua Fraksi Partai Hanura di DPR, Dossy Iskandar Prasetyo juga menolak kesepakatan perdamaian KIH dengan KMP. Dia menilai kesepakatan damai antara KIH dan KMP sebagai politik transaksional.

"Kami menolak (perubahan UU MD3 dan Tatib DPR). Ini bukan masalah diberi dan tidak diberi," kata Ketua Fraksi Partai Hanura Dossy Iskandar Prasetyo saat dihubungi wartawan di Jakarta, Selasa (11/11).

Menurutnya perdamaian di DPR antara KIH dan KMP prinsipnya bukan jumlah kursi yang didapat. Namun, yang penting adalah implementasi musyawarah mufakat mengedepankan prinsip adil dan proporsionalitas.

"Seolah peraturan UU dibuat seleratif, itu enggak baik. Kalau risikonya enggak dapat enggak apa-apa," terang dia.