Ini gagasan Zulkifli Hasan jika terpilih jadi ketum PAN
Merdeka.com - Calon Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan menyatakan gagasannya ke depan jika terpilih menjadi ketua umum PAN periode 2015-2020. Salah satu gagasannya ialah menerapkan konvensi bagi calon presiden untuk diusung pada Pilpres 2019.
Sehingga dipastikan ia tidak akan maju sebagai calon presiden jika berhasil mengalahkan pesaing incumbentnya, Hatta Rajasa.
"Posisi ketua umum PAN itu bukan segala-galanya. Tidak harus (ketum PAN menjadi) capres atau cawapres. Tapi tugas ketum itu mengurus partai, melayani rakyat. Itu tugas pokok. Nanti PAN akan melakukan konvensi capres, tujuannya untuk memberikan ruang bagi anak bangsa yang terbaik," kata Zulkifli yang baru tiba di Nusa Dua, Bali, Sabtu (28/2) dini hari.
Selain itu, ketua MPR itu menjelaskan gagasan lainnya, yakni pengurus partai di pusat tidak akan sepenuhnya memegang nakhoda partai. Melainkan, akan merangkul pengurus di daerah untuk bersama-sama mengurusi partai berlambang matahari putih itu.
"(Pengurus) Pusat itu tidak akan mencengkram (pengurus daerah). Ada kesetaraan. Memberi otoritas pada daerah," katanya.
(mdk/dan)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Zulkifli Hasan Dipolisikan Buntut Guyonan Salat Dikaitkan dengan Dukungan ke Prabowo
Menurut Rahmat, ucapan dan tindakan Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) itu tidak layak. Karena menjadikan tahiyatul akhir dalam salat sebagai candaan.
Baca SelengkapnyaPolemik Candaan Zulhas soal Salat Dikaitkan dengan Dukungan ke Prabowo, Ini Penjelasan PAN
PAN meluruskan video Ketum PAN Zulkifli Hasan terkait candaan salat dikaitkan dengan dukungan ke Prabowo.
Baca SelengkapnyaZulkifli Hasan soal Kabar Sri Mulyani akan Mundur dari Kabinet Jokowi: Jangan Bikin Isu
Zulkifli Hasan meminta semua pihak untuk tidak membuat isu Menteri Keuangan Sri Mulyani akan mundur dari kabinet Jokowi.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Zulhas Bela Jokowi soal Boleh Berkampanye & Memihak: Nyalon Presiden Saja Boleh, Apalagi Mendukung
lkifli Hasan sepakat dengan Jokowi bahwa tidak ada aturan yang melarang pejabat negara untuk memihak dan berkampanye.
Baca SelengkapnyaIstana Jelaskan Alasan Rekrutmen ASN Besar-besaran Dibuka Jelang Pilpres 2024
Istana menjelaskan alasan pemerintah membuka rekrutmen calon aparatur sipil negara (CASN) besar-besaran pada tahun politik 2024.
Baca SelengkapnyaMuncul Gerakan Salam 4 Jari, Ketua TPN: Fokus Pemenangan Ganjar dan Mahfud
Gerakan salam 4 jari dikaitkan dengan potensi bergabungnya paslon 01 dengan 03
Baca SelengkapnyaPesan Penting Menteri Basuki ke PNS PUPR soal Pilihan Presiden Selanjutnya
Basuki menekankan bahwa dia tidak akan memberikan arahan para PNS di kementeriannya untuk memilih pasangan calon tertentu.
Baca SelengkapnyaPolemik Candaan Zulhas soal Salat, Ketum MUI: Hati-Hati Bercanda dengan Diksi Agama
Ketum MUI Kiai Haji Anwar Iskandar meminta calon Presiden dan Wakil Presiden hingga pimpinan partai politik hati-hati dalam bercanda soal agama.
Baca SelengkapnyaUsai Gunakan Hak Pilih, Ini Harapan Pj Gubernur Sumsel Fatoni untuk Pemimpin Terpilih
Fatoni berpesan kepada seluruh warga Sumsel untuk terus menjaga iklim kondusif dan menghindari konflik.
Baca Selengkapnya