Ini front pertarungan Jokowi vs Koalisi Merah Putih

Merdeka.com - Koalisi Merah Putih (KMP) berhasil merebut kursi pimpinan DPR. Koalisi yang menyokong pasangan Prabowo-Hatta itu sukses menyapu bersih kepemimpinan dewan, di mana Setya Novanto terpilih jadi ketua DPR, sementara Fadli Zon, Fahri Hamzah, Taufik Kurniawan dan Agus Hermanto jadi wakil ketua DPR.

Dengan terpilihnya kelima tokoh politik dari KMP tersebut, banyak kalangan masyarakat menilai, bahwa pemerintahan Presiden Joko Widodo nanti akan terganjal di Parlemen, baik dari segi anggaran, ataupun kebijakan-kebijakan yang akan diambil oleh pemerintah pusat.

"Masyarakat akan membaca dan menilai permainan politik itu untuk negara, bangsa, rakyat, atau untuk perorangan, kelompok atau satu dua golongan? Masyarakat akan membaca itu. Percaya masyarakat akan membaca itu," ujar Jokowi di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (2/10).

Berikut beberapa kebijakan Jokowi yang diprediksi akan terganjal di DPR:

Anggaran

Akademisi Ilmu Politik Universitas Paramadina Arya Fernandez memperkirakan, keberhasilan Koalisi Merah Putih (KMP) menduduki kursi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) akan berdampak langsung pada pemerintahan Joko Widodo. Salah satunya adalah mengganjal kebijakan-kebijakan strategis pemerintah."Jokowi pasti akan kesulitan untuk meluluskan sejumlah rancangan undang-undang dari pemerintah, karena tentu akan dapatkan gangguan di Senayan. Kemudian akan kesulitan kalau membuat kebijakan-kebijakan strategis," papar Arya saat berbincang dengan merdeka.com, Kamis (2/10).Meski berdampak negatif bagi pemerintah, namun pola pembelahan politik yang dilakukan Koalisi Merah Putih memiliki warna baru dalam peta politik di Tanah Air. Salah satunya meningkatnya kontrol DPR terhadap pemerintah yang lebih kuat dibanding pemerintahan sebelumnya."Kontrol dan kritikan, hingga gangguannya akan semakin kuat dibanding masa sebelumnya. Pada tahap yang sangat ekstrem misalnya, usulan hak DPR seperti angket, interpelasi dan menyatakan pendapat akan banyak dari sebelumnya," jelas Arya.

Kenaikan BBM

Pengamat politik Ray Rangkuti menilai cobaan berat akan menghadapi Jokowi saat menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia nantinya. Ray mengatakan, solidnya Koalisi Merah Putih (KMP) di parlemen akan menjegal beberapa kebijakan Jokowi. Menurutnya, cobaan berat Jokowi ada saat keputusan kenaikan BBM dalam waktu dekat ini."Secara teoritis iya. Karena tidak ada back up, mungkin beberapa program mereka bisa saja tidak berjalan dengan mulus. Tetapi itu teori, nanti praktiknya kita lihat seperti apa," ujar Direktur Lingkar Madani untuk Indonesia (LIMA) tersebut saat dihubungi merdeka.com, Kamis (2/10).Namun demikian, Ray sendiri yakin bahwa Jokowi akan sanggup menghadapi permasalahan yang akan terjadi di DPR nantinya. Menurut dia, jika Koalisi Merah Putih sempat mempersulit kebijakan-kebijakan Jokowi, maka rakyat Indonesia akan menganggap hal itu sebagai bentuk pengkhiatan."Kasus seperti ini sudah muncul di daerah, waktu jadi wali kota Jokowi juga sering bertentangan dengan DPRD. Tapi kalau memang Jokowi terus mendorong Program Kerakyatan, dan Koalisi Merah Putih menolak, maka akan berhadapan dengan rakyat Indonesia. Koalisi Merah Putih akan turun di mata Rakyat," tandasnya.

Uji kelayakan calon panglima dan kapolri

Akademisi Ilmu Politik Universitas Paramadina Arya Fernandez memperkirakan, selain anggaran dan kenaikan harga BBM, Kesulitan lain yang akan dirasakan oleh Jokowi adalah ketika akan mengajukan usulan calon Panglima TNI maupun Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri). Apalagi, kedua jabatan strategis tersebut wajib melalui uji kelayakan yang dilakukan DPR.Dalam proses yang terjadi selama ini, calon-calon Panglima TNI maupun Kapolri diajukan oleh Mabes TNI maupun Mabes Polri kepada presiden. Kepala negara pun diwajibkan memilih salah satu dari beberapa calon yang diajukan, kemudian nama tersebut diserahkan melalui DPR untuk diuji."Tentu calon yang diusulkan pemerintah bisa saja tidak disetujui dewan," ucapnya singkat.

Uji kelayakan pimpinan KPK

Koalisi Merah Putih (KMP) kembali memenangkan pertarungan dengan Koalisi Indonesia Hebat (KIH) menyusul terpilihnya paket pimpinan DPR periode 2014-2019, Setya Novanto, dkk akan memimpin DPR selama 5 tahun ke depan.Direktur Lingkar Madani untuk Indonesia (LIMA), Ray Rangkuti mengatakan, Jokowi tak perlu gentar untuk menghadapi DPR saat menjadi presiden nanti. Meski demikian, dia memprediksi banyak kebijakan Jokowi yang akan terhambat di Parlemen."Jokowi cukup berkoalisi dengan rakyat daripada sama partai yang suka nikung. Saya rasa Jokowi tak perlu takut, tidak perlu gentar," kata Ray saat dihubungi merdeka.com, Kamis (2/10).Ray memprediksi, nantinya kebijakan Presiden untuk memilih pemimpin lembaga ataupun institusi negara seperti ketua KPK, Kapolri, dan Panglima TNI, tidak akan terjadi pertentangan di DPR nantinya."Saya rasa kalau presiden sudah memutuskan tidak akan terjadi apa-apa di DPR. Karena saya kira persaingan ini hanya di depan saja. Kalau sudah berjalan tetap akan ada mekanismenya, dulu waktu di Solo Jokowi juga selalu dijegal, tapi program tetap berjalan," tandasnya.